Jakarta, LiputanIslam.com – Terkait gonjang-ganjing isu intimidasi, Nowela Nawipa akhirnya buka suara. Ia mengatakan bahwa tidak pernah mengalami intimidasi usai bersaksi untuk pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto – Hatta Rajasa dalam kasus sengketa perselisihan pemilihan umum (PHPU) Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Selasa silam.
“Sampai saat ini saya tidak berada dalam kondisi terintimidasi,” kata Novela di kantor Komnas HAM, Jakarta.
Sebelumnya beredar keterangan dari adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, bahwa saksi Prabowo-Hatta mendapatkan intimidasi. Menurut Hashim, rumah Novela, dirusak oleh orang tidak dikenal.
“Saksi yang kita datangkan dari Papua telah mengalami intimidasi. Bahkan rumah Novela dihancurkan hari ini,” kata Hashim dalam konferensi pers di Hotel Intercontinental Mid Plaza, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2014. (Baca: Usai Bersaksi, Rumah Novela Dirusak)
Namun sehari kemudian, Polda Papua membantah. Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Pol Sulistyo Pudjo menegaskan bahwa tidak benar rumah Novela dihancurkan oleh orang tak dikenal. Menurutnya, yang rusak adalah pagar rumah, dan rusaknya itu terjadi sebelum dilangsungkan Pilpres 9 Juli 2014. (Baca: Polda Papua Jelaskan Pagar Rumah Novela Dirusak Sebelum Pilpres)
Terkait keterangannya di persidangan MK, Novela tidak mau banyak berkomentar. Ia menegaskan sama sekali tidak mempermasalahkan hasil Pilpres, namun yang dia sayangkan adalah tahapan-tahapannya.
“Saya bicarakan yang terjadi di tempat kami. Kami tidak bicarakan hasil, kami bicarakan proses,” ujarnya, seperti dilansir Tribunnews.
Novela merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Paniai. Selain itu, Novela juga menjabat sebagai Direktur CV Iyobai.
Bersama Novela, hadir pula ke Komnas HAM Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra, Deiyai, Paniai, Papua, Martinus Adi. Ia mengaku kecewa karena masyarakat Papua tidak diperlakukan sama untuk urusan Pemilu.
Martinus Adi mengatakan ia dan Novela bersaksi di MK terkait gugatan Prabowo-Hatta , tidak untuk mempermasalahkan hasil, namun untuk mengungkap proses Pilpres yang dinilainya tidak benar. (ba)