Papua, LiputanIslam.com – Terkait klaim Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan rumah Novela dirusak oleh orang tak dikenal usai memberikan kesaksian di MK, Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Pol Sulistyo Pudjo membantahnya. (Baca: Hashim: Usai Bersaksi, Rumah Novela Dirusak)
Sulistyo menegaskan bahwa rumah Novela Mawipa, saksi dari Tim Prabowo-Hatta tidak hancur karena dirusak oleh orang tak dikenal. Hanya pagar rumahnya yang dirusak.
Sulistyo juga menegaskan bahwa peristiwa itu juga tidak terjadi sehari setelah Novela bersaksi membela pasangan Prabowo-Hatta dalam sidang sengketa perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK. Kejadiannya sebelum hari pencoblosan Pilpres 9 Juli lalu.
“Infonya, pagar rumahnya yang dirusak, tetapi sebelum pencoblosan,” kata Kombes Pol Sulistyo melalui pesan singkat, Kamis 14 Agustus 2014 seperti dilansir Kompas.
Informasi pihak Polda Papua ini bertentangan dengan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Adik Prabowo Subianto itu mengatakan rumah Novela dihancurkan orang tak dikenal sehari setelah bersaksi dalam sidang sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman juga telah menanggapi informasi mengenai saksi dari tim Prabowo-Hatta, Novela Nawipa, yang menerima intimidasi hingga perusakan rumah.
Sutarman meminta kepala dari Polres setempat untuk bersaksi di MK dan memberikan keterangan bahwa apa yang dituduhkan oleh anggota Koalisi Merah Putih, Hashim Djojohadikusumo, tidak benar.
“Saya meminta Kapolres-nya dihadirkan di MK sehingga bisa terungkap apa yang sebenarnya terjadi di sana,” kata Sutarman.
Tak hanya itu, Sutarman juga menampik adanya laporan intervensi yang diterima oleh para saksi kubu Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa yang bersaksi dalam sidang perkara hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.
“Masalah itu, personel kami, termasuk Kapolres, hadir untuk menengahi di sana, bukan intimidasi,” kata Sutarman.
Ia mengingatkan, pemberi keterangan palsu yang dibeberkan dalam persidangan dapat terancam hukum pidana.
“Kalau disampaikan ada keterangan palsu, itu pidana. Jadi, jangan memberikan keterangan palsu di MK. MK itu adalah peradilan yang agung. Kesaksian itu tidak boleh disampaikan dengan berbohong,” ujar Sutarman. (ba)