Muhammad Syahrur adalah salah satu pemikir Islam masa kini yang cukup diperhitungkan dan kontroversial. Kajiannya linguistiknya atas tema-tema Alquran, al-Kitab, Lauh al-Mahfuzh, Imam al-Mubin, adz-Dzikr, Tanzil Hakim, Rislah, Ummah, Daulah, Islam, Iman dan lainnya telah dielaborasinya dalam tiga buku utamanya untuk Kajian Islam yakni : (1) Al-Kitab wa Al-Quran : Qiraah Mu’ashirah; (2) Dirasah Islamiyah Mu’ashirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama’; (3) Dirasah Islamiyyah Mu’ashirah al-Islam wa al-Iman; telah menghasilkan perdebatan dan dinamika baru dalam studi Islam dan Alquran. Jika kita mengenal Hasan Hanafi dengan proyek Turats wa Tajdid, maka kita mengenal Syahrur dengan proyek Qiraah wa Dirasah Islamiyyah Mu’ashirah, yang tersimpul dalam tiga buku utamanya tersebut.
Salah satu tesis penting Syahrur adalah adanya “tirani” sepanjang sejarah Islam yang mempengaruhi seluruh elemen keberagamaan umat Islam. Syahrur menegaskan bahwa dimensi tirani selalu memainkan peran dalam negara dan mengalahkan syura (musyawarah), bahkan termasuk dalam relasi antara Islam-Negara dalam seluruh perkembangannya. “Tirani” di sini diartikan sebagai mekanisme penundukan atau praktik penundukan. Dalam konteks negara, tirani memang menempatkan penguasa menjadi diktator dan otoriter. Karena dalam sejarahnya, Islam-historis memiliki kecenderungan ketergantungan pada pribadi-pribadi dan tidak ada transformasi kepada lembaga perundang-undangan (legislasi).
Dalam Islam-historis (Islam realis) yang “tirani tersebut, tidak ada lembaga politik yang menjamin kebebasan berpendapat berhadapan dengan pendapat orang lain. Juga tidak ada kebebasan mengungkapkan pemikiran yang memungkinkan untuk mengungkapkannya kepada orang-orang yang berusaha melenyapkan dan memusuhi (i’tida’) kebebasan tersebut. Begitu pula, dalam Islam historis, tidak ada lembaga legislatif, tetapi hanya selesai pada pengikatan fikih kepada peribadi-pribadi, bukan lembaga perundangan. Terakhir dalam Islam historis itu, tidak ada lembaga yudikatif yang independen dari pelaksana kekuasaan (eksekutif). Konsekuensinya, berkembanglah perundangan politik tiran sejak berabad-abad lalu dari masa Dinasti Bani Umayyah hingga saat ini yang memiliki ciri-ciri berikut :
- Tidak ada pemikiran/ide yang lain, sebab orang yang berseberangan akan mendapatkan siksaan fisik, dipenjarakan atau dibunuh.
- Khalifah adalah hakim mutlak yang antikoreksi dan antidipertanyakan, dan hukum di sini bersifat given. Kemudian pada masa-masa peralihan diubah dalam bentuk kudeta, sehingga hukum berada pada militer. Hal ini terlihat jelas pada masa Mamluk dan Utsmani.
- Baitul Mal di bawah kendali hakim, dan seolah-olah itu adalah hartanya. Masalah-masalah harta bergantung pada selera hakim, sehingga jika hakim tersebut bersih, seperti Umar bin Abdul Aziz, maka beruntunglah rakyatnya. Sebaliknya, bila tidak bersih, maka tidak ada pilihan lain bagi manusia kecuali bersabar dan menunggu akhir kesusahan.
Fakta inilah yang kemudian mempengaruhi peradaban kehidupan yang di 
susun umat Islam. Tirani dan propagandanya merasuki seluruh sendi kehidupan individu, bermasyarakat dan berbangsa umat islam. Pada gilrannya menyebabkan ilmu-ilmu keislaman terutama bidang akidah (teologi), fikih dan tafsir, di susun, tumbuh, dan berkembang dalam “nalar tirani” tersebut. Syahrur yang membatasi diri dari membincangkan praktek tirani pada masa khulafa al-rasyidin, mengarahkan dan menunjukkan dengan argumentatif bagaimana tirani mempengaruhi bangunan ilmu-ilmu Islam dan ideologi dalam Islam dengan berpijak pada Negara pasaca khulafa al-rasyidin, terutama Bani Umayyah dan Abbasiyah.
Dalam bidang akidah (teologi), hal itu terlihat pada persoalan takdir (qadha dan qadar), yang dipahami bahwa semua “ketentuaan harus diterima” tanpa perlu dipertanyakan. Dari sini berkembanglah Jabariyah sebagai mekanisme tirani Bani Umayyah dan juga Abbasiyah untuk mengesahkan praktik amoral kekuasaanya dengan argumentasi “takdir Tuhan”, termasuk dalam persoalan ini adalah kemiskinan dan penderitaan rakyat yang dijustifikasi secara teologis di saat para penguasa menikmati kekayaan yang melimpah. Begitu pula kedudukan Bani Umayyah dan kekhalifahan Muawiyah, Yazid dan lainnya—juga tentu saja kekhalifahan Bani Abbasiyah—sebagai khalifah Islam mendapat legalitas teologis. Teologi ini digunakan Bani Umayyah, misalnya dengan mengemukakan hal berikut ini :
“Dinasti Umayyah sejak zaman azali telah termaktub dalam “ilmu Allah” dan diputuskan sebagai negara Arab-Islam. Karenanya, “Ilmu Allah” ini harus disosialisasikan. Penerimaan atas Bani Umayyah merupakan suatu pelaksanaan “Ilmu Allah” tersebut.”
Atau dapat juga dilihat pada khutbah Khalifah Abu Ja’far al-Mashur berikut ini :
“Wahai manusia, aku adalah pemimpin kalian melalui taufik dan dukungan Allah, sekaligus penjaga harta-Nya. Aku mengerjakan dengan kehendak dan keinginan-Nya. Aku memberi izin dengan izin-Nya. Allah telah menjadikan aku sebagai gembok. Jika Dia berkehendak untuk membukanya, maka Dia akan membukanya untuk diberikan kepada kalian, tetapi jika Dia hendak mengunciku, maka tentu Dia akan mengunciku”.
“Teologi tirani” ini kemudian diperkuat pula dengan “hukum tirani”, melalui sosialisasi fikih penguasa. Hal ini terlihat dalam wacana berikut :
“Setelah penguasa tirani mengikatkan dirinya pada eksistensi takdir Tuhan (qadha dan qadar), maka tidak boleh mengucilkan, membangkang, atau memberontak kepada peguasa sekalipun ia berbuat kriminal, zalim, dan bermaksiat. Pemahaman ketaatan kepada ulil amri (yang dimaknai dengan memasukkan penguasa-penguasa zalim sekalipun), adalah suatu ketaatan yang dihembuskan terus menerus. Yazid misalnya, yang sangat terkenal sebagai pelaku maksiat dan sama sekali tidak memiliki kelayakan menjadi Khalifah bahkan selama memimpin membuat berbagai kerusakan seperti membunuh keluarga Nabi, menyerang tanah haram, Mekah dan Madinah, tetap tidak boleh dimakzulkan. Bahkan diterima sebagai salah satu khalifah-khalifah Islam oleh para pengusung khilafah atau daulah Islamiyyah. Fikih tirani ini, secara tidak langsung ingin memfatwakan, bahwa bagi seorang penguasa tiranis cukuplah jika mereka masih mengucapkan syahadat, laa ilaha illallah, muhammad rasulullah, dan dengan itu kebusukan mereka pun tertutupi semuanya.
Dan dikarenakan fikih itu, menurut Syahrour, lahir dari ketidakberdayaan dalam menghadapi kekuasaan yang tiranis, karenanya, dalam tulisan para fukaha nyaris tidak ada fikih yang menggelontorkan keadilan penguasa, justru yang ada dan dijabarkan berjilid-jilid adalah fikih ritual, sebuah cara oportunis-kompromi yang dilakukan para fukaha dengan penguasa. Berikutnya untuk memperkuat akidah dan fikih tersebut dengan sumber-sumber Islam yang valid, dikembangkanlah pula tradisi ilmu hadis dan tafsir Alquran di bawah bayang-bayang tirani tersebut. Bersamaan dengan itu semua, lahirlah bentuk-bentuk kekerasan, justifikasi-justifikasi untuk berbuat kezaliman, dan merajalelanya tirani dengan cara memutarbalikkan hadis-hadis dan penafsiran-penafsiran Alquran pada satu kesempatan dan memalsukan hadis-hadis pada kesempatan lain. Di sisi lain, muncul pula sufisme yang berkembang dalam konteks menjauhi realitas, karena secara formal ia lahir akibat lari dari realitas tirani penguasa Bani Umayyah dan Abbasiyah. Dalam hal ini, al-Ghazali dan Ibnu Arabi, menurut Syahrur harus bertanggungjawab, karena keduanya mengembangkan sufisme yang melangit dan menjauhi realitas, bahkan al-Ghazali mengharamkan dan mengkafirkan filsafat dalam Islam. Dengan begitu lengkaplah proyek Tirani Teologis. Sungguh ironis!
*Diolah dari buku Muhammad Syahrur Tirani Islam :Geneologi Masyarakat dan Negara, 2003, hal. hal. 1-22. (cr/liputanislam.com)