Oleh: Satar Sakri
Pada 9 Mei 2015 penulis berkesempatan berjumpa dan berbincang-bincang dengan KH Dr. Said Aqil Siradj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Perbincangan kami cukup menarik, mengenai konsep ‘kewarganegaraan’ di tengah umat Islam Indonesia.
“Untuk menjadi bangsa demokrasi yang kokoh dibutuhkan kewargaan dan kewarganegaraan yang bermutu. Partisipasi dalam pembangunan di segala bidang melalui musyawarah atau deliberasi menjadi penting. Pejabat negara perlu memberikan teladan dengan tindakan konkret menegakkan hukum, memeratakan ekonomi, menyediakan keyamanan hidup dengan jaminan keamanan, dan tentu saja menyejahterakan rakyatnya,” tutur Kang Said, demikian beliau biasa disapa.
Kang Said menilai, selama ini warga, atau dalam konsepsi keilmuan politik yang disebut civic belum begitu menampakkan hasil menjadi citizenship (kewarganegaraan). Penyebabnya adalah, masyarakat belum merasakan apa untungnya menjadi warga negara.
“Warga belum merasa memiliki kepemimpinan, bahkan sering belum merasa memiliki negara dalam artian yang melindungi, terlayani, dan hak-haknya di jamin. Moto kami melayani Anda itu masih label. Karena itulah warga Indonesia juga belum merasakan adanya civic-nationalism-nya. Kita merasakan menjadi bangsa paling-paling saat tim nasional sepakbola bertanding,” ujarnya tertawa.
Untuk itu, Kang Said menyatakan agar kewargaan (civic) harus diterapkan dalam konteks nilai esensial, bukan label.
“Dalam Islam misalnya, konsepsi muwatonah atau istilah akademiknya Civic-Islam misalnya, penting memilih jalur dengan menekankan nilai-nilai kemajuan dalam diri manusia, seperti kapasitas, profesionalitas, etos, etik, dan karakter. Nilai itu lebih penting dari pada label. Karena itu Civic-Islam juga harus menuju ke arah pembangunan manusia yang sadar sosial-politik dengan lepas label,” jelasnya.
Hal tersebut menurut Kang Said perlu ditekankan karena dalam ajaran Islam, urusan politik tidak detail membakukan secara eksak urusan-urusan kemasyarakatan.
“Islamnya penting sebagai nilai, identitas (Islam)-nya tidak penting. Karena itu, civic yang kita inginkan adalah civic yang bernafaskan kemajemukan, keadilan, kesetaraan, kesejahteraan dan meningkatkan derajat martabat hidup manusia yang manusia itu selalu menuju pada upaya untuk kemanusiaan dan rahmat semesta alam,” pungkasnya.
Faiz Manshur di situs civicislam pernah menulis, civic-Islam berarti sebuah konsepsi keilmuan yang berbicara tentang kewargaan terkait dengan nilai-nilai ideal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Civic-Islam berdiri di atas nilai tersebut. Ini selaras dengan tujuan esensial Islam yang selalu mengarah pada upaya perwujudan akhlak-karimah (etika luhur) dalam konteks subjek/manusia dan perwujudkan nilai luhur dalam kemasyarakatan bernama peradaban.
“Civic-Islam itu fokusnya untuk memperjuangkan status kewargaan-sosial (social citizenship), kewargaan-politik (political citizenship), dan kewargaan-ekonomi (economic citizenship) setiap subjek warganegara, di sebuah entitas negara demokratik,” kata AE Priyono, yang dikutip Manshur.
Menurut Manshur, pelaku Civic-Islam adalah muslim yang memiliki kapasitas deliberatif-partisipatoris, mampu mempolitisasi ruang-publik agar menjadi civic public-space, yang inklusif, pluralis, dan toleran, sekaligus yang mampu menanamkan nilai-nilai kebajikan (ethical-virtue).
“Civic-Islam di Indonesia itu sangat dibutuhkan untuk agenda menyelamatkan demokrasi. Jangan sampai demokrasi gagal sehingga warga, terutama umat Islam yang mayoritas itu terperosok pada kefrustasian sehingga berpikir pragmatis mengganti dasar negara, berpikir anti demokrasi karena demokrasi dianggap gagal. Itu tidak akan menyelesaikan masalah karena untuk mengganti negara itu tidak realistis, butuh proses panjang dan perdebatan pelik, bahkan butuh pengorbanan besar-besaran. Dan seandainya hanya menganti dasar negara, mengganti sistem politik belum tentu juga bisa menyelesaikan masalah secara cepat,” jelas Manshur.
Civic-Islam sejatinya berpikir dengan ilmiah dan realistis. “Kita mengakui kegagalan demokrasi di Indonesia secara kritis, yakni dengan jujur mengatakan demokrasi liberal itulah yang gagal. Demokrasi liberal hanya mendudukkan warga sebagai voters, persis dengan pemikiran kapitalis yang selalu ingin mendudukkan warga sebagai konsumen. Demokrasi liberal itu mengalami cacat karena tidak mampu menjadikan warga sebagai subjek yang aktif dalam politik. Politik liberal kita adalah politik yang sebatas membuat proyek pemilu. Setelah rakyat di suruh memilih, lantas dimarjinalkan dalam urusan publik. Karena itu Civic-Islam bermaksud menjawab problem ini dengan cara memilih jalur demokrasi lain, yakni demokrasi republikan, selaras dengan prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” dengan menekankan perjuangan kewargaan melalui partisipasi, emansipasi, dan deliberasi (musyawarah),” urai Manshur.
Dengan kata lain, gerakan Civic-Islam adalah perjuangan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi, dan berdiri moderat di antara dua kutub ekstrim: neoliberalisme maupun fundamentalisme. (LiputanIslam.com)