Oleh : Umer Chapra
Upaya-upaya ideologis yang berlebihan dalam memaksakan neo-liberalisme dan fundamentalisme pasar di negara-negara berkembang dalam baju “washington Consensus” secara umum bisa dianggap gagal. Literatur pembangunan modern menyebutkan bahwa tidak ada perangkat aturan universal khusus yang bisa dianut oleh negara-negara berkembang untuk mempercepat pembangunan. Negara-negara muslim bisa memilih strategi apa saja yang sesuai dengan tujuan dan kondisi mereka.
Bagaimana pun juga, setiap upaya yang dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan semestinya juga menjamin tegaknya keadilan. Adalah sebuah angan-angan kosong jika kemiskinan tidak terentaskan dan kesenjangan pendapatan tidak mengalami penurunan. Dua kendala pokok bagi realisasi tujuan ini adalah besarnya biaya pendidikan dan keuangan mikro. Oleh karena itu, penting kiranya menciptakan pendidikan berkualitas tinggi, yang juga terjangkau oleh masyarakat miskin, lebih bagus lagi jika pendidikan ini digratiskan atau paling tidak dengan biaya yang sangat murah, yang dengannya kualitas moral dan intelektualitas mereka keterampilan yang diperlukan. Hal yang sama pentingnya adalah pembentukan keuangan mikro dengan biaya yang terjangkau, yang dengannya mereka bisa membentuk usaha-usaha mikro mandiri.
Karena kemerosotan pendidikan, penelitian, dan teknologi menjadi salah satu sebab utama kemunduran dunia muslim, maka menghapus kesenjangan antara dunia muslim dan negara-negara berkembang di area ini dengan menawarkan pendidikan dan fasilitas penelitian berkualitas tinggi melalui pengembangan sekolah-sekolah, universitas, dan akademi yang bersarana memadai di seluruh negeri menjadi sangat penting. Dalam proses ini, perhatian khusus perlu diberikan untuk memastikan bahwa pendidikan tersebut benar-benar terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya oleh mereka yang kaya saja. Sayangnya, privatisasi pendidikan telah melambungkan biaya pendidikan di luar jangkauan kaum miskin. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka pendidikan tinggi hanya akan menjadi milik mereka yang kaya saja.
Selanjutnya, kondisi ini akan melahirkan kesenjangan pendapat dan kekayaan yang berujung pada munculnya kekerasan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu, penting kiranya biaya pendidikan diturunkan bagi kaum miskin. Dan hal ini tidak mungkin bisa dilakukan tanpa adanya peningkatan subsidi pendidikan oleh pemerintah, akselerasi penghimpunan zakat, wakaf, dan sumber-sumber pendapatan amal lainnya. Jika manusia menjadi faktor penting bagi pembangunan maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak megalokasikan sumber-sumber pendapatannya bagi peningkatan pendidikan, yang dewasa ini menjadi korban terbesar dari lemahnya akuntabilitas politik di dunia muslim.
Kebutuhan lain yang tidak kalah pentingnya dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah menyediakan lembaga keuangan mikro bagi kaum miskin, agar dengannya mereka mampu mewujudkan mimpi untuk memiliki usaha-usaha mandiri. Dan telah terbukti, bahwa keuangan mikro berbasis bunga (riba) tidak mampu mewujudkan harapan ini. Sebuah studi berkala (2007) yang diedit oleh Dr. Qozi Kholilquzzaman Ahmad, President of the Bangladesh Economic Association, tentang kinerja lembaga keuangan mikro di Banglades menunjukkan bahwa dibanyak kasus, penigkatan taraf hidup para peminjam tidak mengalami perubahan yang diinginkan. Tingkat bunga efektif mencapai kisaran 30 % sampai 45 %, dan ini menjadi masalah serius bagi para peminjam dalam mengembalikan dana yang dipinjamnya. Mereka sering tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, hingga mereka pergi kepada para lintah darat atau penjaja utang. Kondisi yang demikian menyeret mereka pada jurang utang yang tak bertepi, yang tidak saja kian memperburuk kemiskinan, tetapi juga berujung pada meningkatnya ketidaknyamanan dan penderitaan masyarakat.
Oleh karena itu, penting kiranya, selain adanya kelompok inovatif berbasis pinjaman yang diadopsi dan keuangan mikro diberikan pula kepada mereka yang sangat miskin dengan pola bebas bunga. Ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan keuangan mikro dengan lembaga zakat atau wakaf. Bagi mereka yang memiliki cukup modal, skema bagi hasil (profit and loss sharing), jual beli, dan sewa yang ada dalam keuangan Islam perlu juga dipopulerkan. Bagaimanapun, keuangan mikro mungkin tidak cukup memadai bagi dirinya sendiri, olehnya, perlu diberikan pelatihan kerja sebagaimana juga penyediaan infrastruktur dan pemasaran untuk mendorong perkembangan usaha mikro.
Meskipun pengentasan kemiskinan bisa jadi merupakan prestasi tersendiri bagi mereka, ia tidak akan cukup untuk mewujudkan tujuan persaudaraan Islam. Maka penting kiranya mewujudkan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta menjamin kesetaraan sosial, persaudaraan, dan sikap saling menghormati di antara masyarakat muslim. Oleh karena itu, keadilan, peningkatan moral dan sosio-ekonomi, serta persaudaraan, semuanya saling terkait, karena tidak mungkin mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan pada satu bidang tanpa disertai pembangunan pada bidang yang lain. (hd/liputanislam.com)
*Sumber : M. Umer Chapra, Peradaban Muslim : Penyebab Keruntuhan dan Perlunya Reformasi, Amzah : Jakarta, 2010.