Oleh : Jamal al-Banna
Secara kebahasaan, sunnah berarti jalan, metode, dan adat yang berlaku. Dalam Asas Al-Balaghah karangan Az-Zamakhsyari dikatakan, sanna-sunnatan (dia meletakkan satu sunnah), tharraqa-thariqatan hasanatan (dia merintis jalan baik), istanna bi sunnatihi (dia mengikuti sunnahnya) dan fulanun mutasanninun (fulan mengikuti sunnah). Khalid bin ‘Utbah Al-Hazli mengatakan: “Janganlah kamu mencela jalan yang kamu jalani. Seorang yang tertarik pasti mengikuti jalannya.” Hasan bin Tsabit pernah berkata menanggapi orang-orang yang memanggil Nabi dari balik dinding, “Sesungguhnya anak macan dan saudara-saudaranya menerangkan tentang sunnah, yaitu yang diikuti.”
Dalam banyak hadits, sunnah dimaksudkan dengan makna ini. seperti dalam hadits yang sangat terkenal, latatba‘anna sunana man kana qablakum (kalian pasti mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian). Begitu juga dengan hadits yang mensinyalir seseorang yang merintis jalan baik akan mendapatkan pahala bila ada yang mengikutinya, dan begitu juga sebaliknya. Dalam sebuah hadits lain disebutkan, ada seseorang bertanya kepada Nabi, “Bagaimana bila kami menghadapi sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran dan sunnah. Sunnah Nabi adalah jalan yang diikuti Nabi dalam ibadah, tingkah laku dan pekerjaan lain. Nabi mengatakan, “Seseorang yang tidak mengikuti sunnahku bukan bagian dariku.” Artinya, seseorang yang tidak mengikuti metode dan jalanku dalam berkeadilan dan mencari kebaikan dunia akhirat. Sunnah dengan pemaknaan model ini sangat umum mencakup metode spesifik yang diikuti Nabi dalam kehidupannya yang mulia.
Semua ini menunjukkan bahwa istilah sunnah mencakup perkataan dan perbuatan. Pengertian ini jauh berbeda dengan yang dipahami oleh banyak orang sebagai hadits. Seperti jauhnya pernyataan dan perbuatan. Dan seperti ini pula para sahabat dan Khulafa’ Ar-Rasyidin memahami sunnah. Imam Malik juga mempunyai pemahaman yang sama ketika dia menjadikan perbuatan orang Madinah sebagai bagian dari dalil fiqih. Makna ini dengan sendirinya membedakan antara hadits dan sunnah.
Sunnah tidak bisa dikatakan yang berbentuk tindakan, karena sunnah memang demikian. Oleh karenanya, istilah ini (yang berbentuk tindakan) tidak dibutuhkan. Sebagaimana penyempitan arti sunnah menjadi perkataan juga tidak dapat dibenarkan. Karena sunnah dengan sendirinya perkataan dan perbuatan yang berbau praktis. Walaupun perbedaan seperti ini telah ada semenjak dahulu, sehingga orang seperti Sufyan Ats-Tsauri disinyalir sebagai ulama dalam bidang sunnah, Imam Malik ulama dalam bidang sunnah dan hadits. Akan tetapi pemahaman umum tidaklah demikian. Sunnah dan hadits cenderung disatukan.
Dalam Al-Quran, sunnah disebutkan sebanyak 14 kali. Semuanya dalam bentuk tunggal (sunnah). Sementara dalam bentuk plural (sunan) disebut sebanyak dua kali. Makna sunah dalam Al-Quran tidak jauh berbeda dengan makna secaraa kebahasaan. Ini sangat berbeda dengan makna hadits. Al-Quran menyebut sunnah untuk menunjukkan pada prinsip dasar, dan jalan yang ditetapkan Allah untuk masyarakat tertentu. Para sahabat sangat memperhatikan sunnah. Tapi tidak sampai menyamakan, apalagi mengutamakannya dari Al-Quran. Sebuah kitab yang semuanya mengakui bahwa Al-Quran adalah aturan, kerangka, dan dasar paling dalam bagi Islam. Akan tetapi perkembangan membawa sunnah ke arah yang bertolak belakang. Perkembangan menjadikan sunnah sebagai hadits Nabi, kemudian hadits para sahabat dan tabi’in. lebih jauh, perkembangan membawa sunnah yang dipahami menjadi hadits ke posisi paling depan. Bahkan pada praktiknya, sunnah telah menguasai Al-Quran.
Semua itu paling tidak disebabkan oleh dua hal, yaitu subjektivitas yang disengaja dan objektivitas fundamental. Yang termasuk subjektivitas disengaja, antara lain:
pertama, ketika Mu’awiyah menyebarkan kisah-kisah di dalam masjid, terutama kisah yang dibawa oleh Ka’ab. Apa yang dilakukan Mu’awiyah ini, walaupun kurang mendapatkan perhatian dari para intelektual, mempunyai dampak sangat besar. Karena hal ini kemudian memberi ruang bagi munculnya hadits-hadits palsu, seperti isu siksa kubur, hari penghitungan dan lainnya. Hadits-hadits tersebut berlebihan dalam mendorong dan menakut-nakuti masyarakat. Tidak dapat dipungkiri apa yang dilakukan Mu’awiyah ini bertujuan politis, yaitu untuk menutup ruang perdebatan di seputar khilafah. Lebih jauh untuk memalingkan masyarakat dari urusan dunia (di dalamnya masalah khilafah) ke urusan akhirat.
Kedua, secara kebetulan hal ini bersamaan dan sejalan dengan yang dilakukan oleh kalangan Yahudi, munafik, dan musuh-musuh Islam lainnya. Mereka adalah orang-orang yang percaya kepada hadits di pagi hari dan mengkafirinya di sore hari. Mereka pun mengatakan Al-Quran hanyalah dongeng orang-orang terdahulu dan begitu seterusnya. Hemat kami, hal ini pada perkembangannya menciptakan keyakinan tentang abrogasi (nasikh-mansukh) dalam Al-Quran. Pendapat orang-orang Yahudi ini kemudian dinisbatkan kepada para sahabat. Ironisnya, hal ini kemudian dikutip oleh para ahli tafsir dan hadits dan masih tertulis dalam kitab-kitab mereka hingga sekarang.
Ketiga, ditambah lagi oleh sekelompok “pemalsu hadits yang saleh.” Dimana hadits-hadits palsu sengaja dihembuskan untuk menakut-nakuti masyarakat. Mereka mengampanyekan keutamaan surah tertentu dalam Al-Quran. Siksa-siksa pun diceritakan secara lebih menakutkan.
Keempat, disamping karena aliran pemalsu hadits di atas, juga karena tantangan-tantangan baru yang kini hadir di hadapan para ulama hukum, sebagai akibat dari semakin meluasnya kawasan Islam pasca penaklukan yang dilakukan umat Islam. Tantangan baru ini memaksa mereka untuk mencari hadits-hadits (walaupun palsu), hingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan. Apalagi Al-Quran hanya menyentuh isu-isu global yang rincian permasalahannya tidak tersentuh. Dari sini kemudian pemburuan hadits menjadi kecenderungan baru. Adalah benar bahwa pemburuan ini mampu menemukan hadits yang mungkin selama ini tidak tereksplorasi. Namun tidak dapat dipungkiri, pemburuan ini juga telah memberi ruang bagi munculnya hadits-hadits palsu karena kepentingan tertentu. Hadits-hadits palsu ini pun dipertimbangkan mana kala tidak ditemukan hadits yang benar.
Kelima, di samping faktor-faktor di atas yang telah memperlebar ruang gerak sunnah dalam fiqih, ada faktor lain yang tidak kalah dominan, yaitu politik penguasa. Sebagaimana telah dibahas dalam buku jilid pertama, politik pemerintah semenjak Mu’awiyah telah membungkam peran politik par aahli fiqih. Pembungkaman ini bila tidak dengan kekuatan, seperti yang dilakukan kepada empat imam mazhab (Malik, Abu Hanifah, Ibnu Hanbal dan Asy-Syafi’i) dilakukan dengan cara provokatif sebagaimana dilakukan kepada Abu Yusuf dan Mu’tazilah. Dengan demikian, para ulama fiqih tidak menemukan lahan lain kecuali ibadah. Prinsipnya, mereka harus mengisi ruang kosong. Permasalahan kecil dan besar tidak ada yang dilewatkan. Tentunya, apa yang mereka lakukan tidak bisa lepas dari ijtihad dengan segala pengaruh luar yang ada.
Keenam, para penguasa juga menyebabkan munculnya banyak hadits di seputar khilafah. Hadits tersebut tidak lain untuk mendukung dan meruntuhkan kekuasaan kelompok tertentu, seperti Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Banyak hadits yang kemudian mendukung kelompok tertentu, seperti yang dialami kalangan Syiah. Dan hadits-hadits yang ada menjadi dasar fiqih Syiah. Semua itu tidak lain untuk meruntuhkan kekuasaan Dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
Ketujuh, perkembangan yang cukup cepat dalam umat Islam telah merangkul banyak masyarakat di ragam latar belakangnya. Hadits-hadits yang ada tidak dapat dipahami secara benar, mengingat tradisi-tradisi mereka sudah mengakar dalam dirinya, selain juga karena dendam sebagian mereka terhadap apa yang dilakukan Islam kepada peradaban Romawi dan Yunani. Oleh karenanya, mereka kemudian menggunakan kesempatan yang ada untuk melampiaskan dendamnya, dengan cara menghembuskan hadits-hadits palsu yang dapat merusak akidah. (hd/liputanislam.com)