Hukum Islam dan egalitarianisme sebenarnya sinonim dengan HAM dalam tujuan dan agendanya. Ketiga kosakata itu mempunyai keinginan mulia untuk mendudukkan manusia sebagaimana mestinya dengan memberikan hak-hak dasarnya tanpa membedakan suku, bangsa, warna kulit, jenis kelamin, dan agama. Hak-hak tersebut dapat menyangkut hak ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Untuk menjamin itu semua, posisi hukum menjadi sangat penting dalam rangka menentukan sejauh mana seseorang atau pihak-pihak tertentu melanggar atau menegakkannya. Karena itu harus ada sarana hukum yang kuat, independen dan mengabdi pada kebenaran. Tanpa prasyarat itu, penegakan HAM dengan dalih apapun niscaya akan nihil.
Kesadaran akan multiras dan multikultur juga merupakan prasyarat lain yang harus dipenuhi setiap kalangan dalam penegakan HAM. Karenanya wajar bila semakin modern suatu bangsa, maka akan semakin banyak warna (multi colour) yang harus disadari (colour conscious) oleh setiap entitas. Dan itu merupakan konsekwensi logis dari berkembangnya paham civil rights (Martin Luther King Jr, 1960) yang nantinya melahirkan civil society.
Menurut mazhab Islam Liberal ada enam gagasan bagi kaum Muslim agar gagasan dan idealitas HAM dapat terlaksana. Keenam tema dan gagasan itu adalah:
Pertama, Against Theocracy, yaitu ide melawan teokrasi. Ide teokrasi adalah ide yang dianggap berlawanan dengan HAM Internasional dikarenakan masih mengikutsertakan “Tuhan atau nilai transenden” dalam penegakan suatu negara, hukum dan pemerintahan, sehingga berakibat tidak objektif-humanis.
Kedua, mendukung gagasan dan ide demokrasi. Demokrasi dianggap merupakan konstruk terbaik, karena belum ditemukannya konstruk lain dalam membangun negara. Dengan demokrasi, setiap orang dan entitas mempunyai kedudukan yang sejajar dalam pemerintahan. Dan tentu saja ini merupakan respon bagi mereka yang masih romantis terhadap gagasan Teokrasi dalam pembentukan sebuah negara.
Ketiga, Rights of Women, yaitu ide membela hak-hak perempuan. Ide ini dianggap juga merupakan kelanjutan bagi ide kesetaraan setiap kelamin dalam semua persoalan.
Keempat, Rights of Non-Muslim, yaitu ide membela hak-hak non Muslim (minoritas). Ide ini seakan menjadi ide yang paling sering dikemukakan oleh orang Barat pada kaum Muslim, karena mereka menganggap kaum Muslim belum sepenuhnya menerima kehadiran mereka dengan derajat yang sama dalam setiap kesempatan.
Kelima, Freedom of Thought, yaitu ide membela kebebasan berpikir. Ide ini bergulir karena pada kenyataannya, kaum Muslim membatasi dirinya untuk menerima warisan masa lalu secara kaku dan frigid tanpa mau melihat ide dan gagasan orang lain. Kaum Muslim masih terlalu percaya bahwa agamanya adalah agama sempurna dan berlaku sepanjang zaman dengan menyalahkan agama dan kepercayaan lainnya.
Keenam, Progress, yaitu ide membela gagasan kemajuan. Ide ini tentunya merupakan kelanjutan bagi siapa saja yang ingin identitas dan kelompok manusia tidak tertinggal dari lainnya, sehingga mampu berdialog dengan siapa saja, tanpa merasa lebih hebat atau sebaliknya lebih rendah. Dengan ide progress ini diharapkan kaum Muslim akan dengan mudah menerima, menyelidiki dan mempelajari serta menciptakan gagasan-gagasan baru tanpa takut disalahkan oleh norma-norma lama.
Bentuk-bentuk Islam yang mampu menghadapi isu HAM dan beraneka isu populis lain adalah dengan cara meletakkan Islam melalui tiga pendekatan syariah yang terbagi menjadi: liberal, silent, dan interpretated syariah. Ketiganya sampai hari ini masih berdialektika secara berkelanjutan dalam rangka meninjau ulang beberapa warisan pemikiran Islam yang dihasilkan oleh generasi terdahulu, yang tentu saja ada cacat bawaan, berupa cacat tempat dan waktu. (hd/liputanislam.com)