Teheran, LiputanIslam.com – Menlu AS Mike Pompeo telah mengumumkan bahwa negaranya kembali menerapkan semua sanksi PBB terhadap Iran, yang ditelah dibekukan sesuai perjanjian nuklir tahun 2015, dan mengancam negara-negara yang tidak mematuhinya dengan “sanksi serius”.
Pompoe menyatakan demikian enam bulan menjelang pelaksanaan pilpres AS dan setelah berakhirnya jeda waktu satu bulan yang, menurut Pompeo dalam cuitannya di Twitter pada 27 Agustus lalu, berakhir pada tanggal 20 September.
Karena itu, banyak pengamat menduga bahwa AS sudah menyiapkan rencana yang dapat diterapkan kapanpun untuk menahan atau bahkan menembak kapal Iran di perairan Teluk Persia ataupun Laut Oman jika Iran melakukan pembalasan.
AS akan melakukannya dengan dalih membela diri sekaligus sebagai pembenaran untuk penerapan kembali sanksi PBB oleh AS, yang mencakup penghentian segala bentuk aktivitas uranium dan pengembangan rudal balistik, pencegahan impor maupun ekspor senjata Iran, dan berbagai sanksi lain di bidang ekonomi.
Pemerintahan Trump berkeyakinan bahwa publik AS akan mendukung Trump jika AS mendapat serangan dari dari negara lain, dan akan menyokong segala bentuk perang yang dikesankan sebagai pembelaan diri.
Pompeo adalah orang yang paling mempercayai teori itu sehingga dia sendiri yang menangani skenario perang terhadap Iran dalam waktu dekat sebagai upaya menyelamatkan Trump dari kekalahan dalam pilpres mendatang.
Ada sejumlah langkah yang ditempuh pemerintah AS beberapa pekan lalu sebagai persiapan untuk menerapkan skenario itu, yaitu;
Pertama, menahan kapal-kapal tanker minyak Iran yang berlayar menuju Venezuela tiga pekan lalu, dan pemerintah Iranpun mengakui bahwa tanker itu mengangkut produk-produk minyak Iran, sementara reporter Bloomberg menyebutnya sebagai aksi perompakan yang dilakukan oleh sebuah negara. Iran tidak mereaksi provokasi itu demi menghindari keterjebakan dalam perangkap Trump.
Kedua, penandatangan perjanjian damai Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan Israel di Gedung putih pada Selasa lalu. Perjanjian ini antara lain mensyaratkan pembukaan zona udara UEA dan Bahrain serta seluruh Semenanjung Arab bagi pesawat-pesawat sipil maupun militer Israel, suatu pertanda bahwa Israel bisa jadi akan menggunakan wilayah darat dan udara UEA dan Bahrain jika terjadi perang antara AS dan Iran.
Ketiga, penebaran isu bocoran laporan dari majalah Politico bahwa Iran berencana membunuh Dubes AS untuk Afrika Selatan, Lana Marks, sebagai balasan atas pembunuhan mantan komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Qassem Soleimani, oleh AS di Baghdad, Irak, pada Januari lalu. Laporan itu dibantah oleh pemerintah AS, namun telah tersebar luas di media AS.
Uni Eropa, salah satu pihak yang paling menonjol yang penandatanganan kesepakatan nuklir Iran, mengonfirmasi kepada perwakilan tingginya, Joseph Borrell, bahwa Washington tak dapat memberlakukan kembali sanksi internasional terhadap Iran karena sudah keluar dari perjanjian nuklir itu.
Di pihak lain, juru bicara Kremlin mengatakan bahwa pemerintahan Trump melampaui Dewan Keamanan PBB, yang dengan suara mayoritas mutlak telah menolak draf resolusi AS yang menuntut penerapan kembali sanksi terhadap Iran. Republik Dominika adalah satu-satunya negara yang mendukung draf itu. Menurut Kremlin, AS sekarang berbicara seolah atas nama Dewan Keamanan.
Presiden Iran Hassan Rouhani berjanji akan memberikan “reaksi yang menentukan” jika AS menerapkan kembali sanksi PBB. Dia juga menegaskan bahwa Iran pantang tunduk kepada tuntutan “ilegal” AS, dan memperingatkan lagi bahwa satu-satunya cara dalam beranteraksi dengan bangsa Iran ialah berbicara dengan “bahasa terhormat”.
Situasi tampaknya akan terus memanas, dan berpotensi menimbulkan peristiwa terburuk dalam sejarah modern kawasan Teluk Persia. Beberapa indikasi dan bocoran menyebutkan adanya hitungan mundur, yang semakin mendekati nol manakala kapal induk USS Natanz mencapai perairan Teluk dan diumumkannya status siaga di barisan ratusan kapal dan perahu tempur, baik yang ada area sekitar Armada ke-5 AS di Bahrain maupun yang sedang menuju ke sana.
Trump terlihat pantang kalah dalam pilpres mendatang sehingga akan melakukan segala tindakan untuk mencapai kemenangan, meskipun menjurus pada perang dengan Iran atau bahkan perang saudara yang dapat memecah belah AS. Hanya saja, dia juga harus siap menerima resiko seperti yang dialami oleh Presiden AS ke-39, Jimmy Carter, yang jatuh karena melakukan tindakan ceroboh dengan nekat berusaha membebaskan para sandera Kedubes AS di Teheran melalui cara militer namun gagal pada tahun 1979. (mm/raialyoum)
Baca juga:
Rouhani: “Tekanan Maksimum” terhadap Iran Berubah Menjadi “Isolasi Maksimum” bagi AS
Sekjen PBB Tidak akan Bertindak Soal Desakan AS untuk Penerapan Sanksi lagi Terhadap Iran
Tanggapi Trump, IRGC Tegaskan Tekad Memburu Pembunuh Jenderal Soleimani