LiputanIslam.com – Bahrain akhirnya menyusul Uni Emirat Arab (UEA) dan menjadi negara Teluk kedua yang akan masuk ke dalam apa yang disebut “perjanjian damai” dengan Rezim Zionis Israel, penjajah Palestina. Dengan demikian rezim Bahrain turut masuk ke dalam kubu Israel, berlawanan dengan rakyat serta lembaga-lembaga konstitusionalnya, dan memisahkan diri aspirasi bangsa alestina dan bahkan bangsa-bangsa Arab dan Muslim.
Perjanjian itu pada dasarnya bukanlah perjanjian damai, melainkan kompromi berbalas perlindungan serta kebergabungan dengan aliansi militer dan keamanan strategis di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ternobatkan sebagai pemimpin Teluk dan Semenanjung Arab. Perjanjian itu berarti keberpaling dari prinsip bangsa-bangsa Arab dan umat Islam.
Rezim dinasti Al-Khalifa di Bahrain tidak hanya turut menikam Palestina dari belakang, seperti dikatakan oleh para pemimpin Palestina, melainkan juga mengkhianati rakyatnya sendiri. Padahal sebelumnya, ketika mengomentari perjanjian UEA dengan Israel, rezim itu mengaku konsisten kepada Inisiatif Perdamaian Arab dan berdirinya negara Palestina merdeka beribu kota Al-Quds (Yerussalem).
Parahnya lagi, kabar keputusan Bahrain itu didengar oleh rakyatnya bukan dari Manama sendiri, melainkan dari Washington dan Tel Aviv, yang menandakan betapa hinanya rezim itu dalam pengambilan keputusan tersebut.
Rezim dinasti di Bahrain serta beberapa negara Arab Teluk lain yang selama ini mengalami Iranfobia beranggapan bahwa perjanjian itu akan membuat mereka lebih aman. Padahal sebaliknya, sebab alih-alih mengamankan negara-negara lain, Israel sendiri tak sanggup menjamin keamanan bagi dirinya. Fakta menyatakan bahwa Israel tak setangguh apa yang dipropagandakan. Pasukan Zionis telah terusir secara memalukan dari Libanon selatan dan Jalur Gaza serta menelantarkan para anteknya yang semula gigih bersekongkol dengannya.
Rezim dinasti Bahrain selama ini mengalami ketakutan terhadap Iran sehingga kemudian berani mengambil resiko terjebak ke dalam perangkap Israel dan AS. Padahal, seandainyapun memang ada bahaya dari Iran bagi rezim Bahrain maka bahaya justru semakin membesar ketika Manama bergandeng tangan dengan Tel Aviv.
Sebab, keputusan untuk bersekutu dengan Israel itu membuat kelompok-kelompok oposisi Bahran semakin menemukan kredibilitasnya dalam memperjuangkan aspirasi keadilan, demokrasi, dan partisipasi dalam pemerintahan di saat negara ini berpotensi menjadi arena perang melawan Iran, yang bisa jadi akan berkobar di masa mendatang.
Masuknya rezim Bahrain dan UEA ke dalam aliansi baru yang digalang AS dan Israel membuat semua fasilitas infrastruktur keduanya berpotensi menjadi sasaran empuk gempuran Iran jika terjadi perang, apalagi letak negara seperti Bahrain hanyalah sekian ratus kilometer dari Iran di pesisir utara Teluk Persia.
Tindakan Bahrain dan UEA merupakan pertaruhan berbahaya yang menjadi bingkisan dan bekal hadiah bagi Presiden AS Donald Trump untuk mendokrak popularitasnya dalam pertarungan pemilu presiden yang akan berlangsung kurang dari dua bulan lagi, di saat elektabilitas lawannya, Joe Bidang, unggul 10 poin.
Dan yang lebih krusial lagi ialah realitas bahwa mayoritas rakyat Bahrain dengan berbagai mazhabnya bersatu menolak normalisasi hubungan negara ini dengan rezim perampas Quds, dan menegaskan solidaritas dan kebersamaan dengan saudara-saudara mereka bangsa Palestina yang berjuang untuk merebut kembali tanah airnya dari cengkraman kaum Zionis. Akan ada saatnya suatu rezim monarki akan runtuh jika terus menerus dan semakin bertolak belakang dengan aspirasi rakyatnya. (mm)
Baca juga: