LiputanIslam.com–Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya di MPR tanggal 20 Oktober 2014 bertekad akan mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Untuk memahami lebih jauh mengenai hal ini, Liputan Islam mewawancarai Abdul Halim, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)
Liputan Islam (LI): Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan ‘kejayaan maritim’ atau ‘samudera adalah masa depan kita’, yang dikatakan Presiden Joko Widodo dalam pidatonya?
Abdul Halim (AH): Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai berkaitan dengan urusan pelayaran dan perdagangan di laut. Dalam konteks geopolitik dan geoekonomi, Indonesia berada di jalur strategis perdagangan dunia, di antaranya Selat Malaka, Selat Makasar dan Selat Lombok.
Pidato Presiden Jokowi mengenai poros maritim dunia dimaksudkan untuk mengembalikan kejayaan bangsa di bidang pelayaran dan perdagangan di laut. Kejaayaan bangsa di bidang pelayaran dan perdagangan maritim bisa dilacak sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan-pelabuhan di Tanah Air menjadi pusat perdagangan dunia sekaligus media penyebaran Islam saat itu. Indonesia juga sangat kaya hasil laut, namun belum dimaksimalkan untuk kepentingan bangsa. Pernyataan Presiden Jokowi pasca disumpah oleh MPR Republik Indonesia, tentu sangat tepat: “sudah terlalu lama kita memunggungi laut, samudera, selat dan teluk”.
Langkah selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan visi poros maritim dunia tersebut melalui kebijakan dan alokasi anggaran yang memihak kepentingan nasional. Jika ada amanah UU Kelautan, maka ketersediaan anggaran untuk mendukung program poros maritim dunia dapat diwujudkan.
LI: Apakah dalam visi-misi Jokowi sudah terlihat langkah-langkah untuk membangun maritim Indonesia? Apa saja kelebihan dan kekurangan dalam visi-misi itu?
AH: Dalam dokumen visi-misi yang disampaikan kepada KPU, Jokowi mengajukan program-program yang terlihat memihak kepentingan nasional, di antaranya (1) memaksimalkan pengelolaan sumber daya laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE); (2) mengatasi pencurian ikan, khususnya tuna; (3) memberikan akses permodalan kepada masyarakat nelayan melalui bank nelayan; dan (4) mengembalikan posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Seluruh program ini bagus, terutama karena mampu merumuskan solusi atas permasalahan yang selama ini terjadi dan belum teratasi hingga sekarang.
Namun, kekurangannya terletak di kebijakan kelautan dan perikanan yang tumpang tindih dan hal ini sepertinya tidak menjadi fokus Presiden Jokowi, di samping politik anggaran yang belum disesuaikan dengan visinya. Misalnya, terdapat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan menyangkut strategi nasional memberantas pencurian ikan di perairan Indonesia. Anehnya, Menteri Kelautan dan Perikanan juga yang mengeluarkan aturan yang membolehkan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia, mengalihkan muatan kapal ke kapal lain dan langsung dibawa keluar negeri. Ini tentu perlu diberi perhatian khusus oleh pemerintah baru.
LI: Apa saja masalah yang menghadang Jokowi dalam melaksanakan tekadnya itu? Apa yang harus dilakukan Jokowi untuk menyelesaikan masalah itu?
AH: Persoalan yang akan dihadapi oleh Presiden Jokowi adalah sebagai berikut, (1) Mentalitas birokrasi peninggalan rezim sebelumnya; (2) Kebijakan kelautan dan perikanan yang tumpang tindih, termasuk di bidang kemaritiman; (3) Politik anggaran yang belum menjamin kelangsungan program-program Kabinet Jokowi; (4) Transparansi dan pelibatan kinerja politik dan program Menteri Kelautan dan Perikanan dengan masyarakat perikanan Indonesia, khususnya nelayan, perempuan nelayan dan pembudidaya; dan (5) Mayoritas anggota DPR RI yang berseberangan, meskipun elite partai politiknya terkadang berbeda posisi.
Yang bisa dilakukan Jokowi, menurut saya ada beberapa hal, yaitu merevolusi mental birokrat melalui kompetisi yang sehat, merevisi APBN sekaligus merevisi kembali kebijakan yang ada, dan melakukan lobi secara intens dengan koalisi merah putih. Jokowi juga perlu mendengarkan saran-saran, kritik, dan masukan dari kelompok masyarakat sipil yang telah lama berkecimpung di bidang maritim.
LI: Apa peran KIARA dan organisasi sipil sejenis lainnya dalam upaya mewujudkan kejayaan maritim Indonesia? Bagaimana seharusnya Jokowi melibatkan KIARA dan organisasi sipil lainnya dalam upayanya membangun maritim Indonesia?
AH: Sebagai organisasi masyarakat sipil, KIARA melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat nelayan, perempuan nelayan dan petambak; mendistribusikan dinamika informasi kepada masyarakat nelayan melalui SMS, sambungan telepon dan Buletin Dwi Bulanan Kabar Bahari; dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, serta mengawal kebijakan pemerintah yang tidak memihak nelayan dan bangsa. (baca: Tanggul Laut Jakarta Akan Gusur 16855 Nelayan)
Melibatkan masyarakat sipil sangat penting untuk mengontrol implementasi kebijakan pemerintahan dan hal ini akan memperkuat kapasitas masyarakat. Presiden Jokowi saya kira memiliki banyak kewenangan untuk melibatkan masyarakat sipil. Kuncinya sejauh mana beliau benar-benar mau melibatkan masyarakat untuk mengejawantahkan visi poros maritim dunia. (dw)