Jakarta, LiputanIslam.com–Proyek pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa (TLR) yang bernilai ratusan triliun rupiah, terus menuai kritik. KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan), salah satu organisasi masyarakat sipil, menuntut dibukanya informasi publik seputar proyek ini.
Pembangunan TLR telah dimulai pada 9 Oktober 2014 lalu. Pembangunan tanggul sepanjang 37-40 km ini merupakan proyek unggulan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek yang dikemas oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS) ini tujuannya untuk menjadi proyek investasi swasta dan mendapatkan utang luar negeri.
Dalam press release yang diterima redaksi LI, KIARA menemukan fakta bahwa berdasarkan pengakuan dari masyarakat pesisir terdampak, mereka tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan proyek tersebut. Bahkan berdasarkan pemberitaan yang berkembang, proyek tersebut tidak memiliki izin lingkungan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Menurut KIARA, dampak terburuk dari TLR adalah adanya penggusuran nelayan tradisional dari ruang penghidupannya. Sedikitnya 16.855 nelayan akan digusur akibat dari pembangaunan Tanggul Laut Raksasa tersebut. Rakyat berhak tahu
Oleh karena itu, KIARA telah mengirimkan surat kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berisi Permohonan Informasi Publik terhadap:
1. Izin Lingkungan Proyek Tanggul Laut Raksasa;
2. Izin Lokasi dan Izin Pelaksanaan terkait Tanggul Laut Raksasa;
3. Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Tanggul Laut Raksasa;
4. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dari Proyek Tanggul Laut Raksasa;
5. Penjelasan Tiga Tahap Pembangunan Teluk Jakarta
6. Skema Pembiayaan Proyek Tanggul Laut Raksasa;
7. Peruntukan Lahan;
8. Analisis Resiko Kegagalan Teknologi;
9. Hasil Audit Lingkungan Hidup Terhadap Proyek Teluk Jakarta;
10. Dan dokumen lingkungan lain yang terkait dengan Proyek Tanggul Laut.
Sebelumnya, Ahmad Marthin Hadiwinata, Manager Advokasi Hukum dan Kebijakan KIARA, dalam tulisannya menyebutkan beberapa informasi terkait TLR. (baca: Giant Sea Wall, Solusi atau Sumber Masalah Baru?) Antara lain, Menteri Lingkungan Hidup telah menyatakan bahwa proyek TLR tidak memiliki izin lingkungan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menyatakan, TLR tidak dapat mengatasi banjir; bahkan justru menurunkan kualitas air, meningkatkan muka air laut, dan merusak lingkungan. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto menyatakan belum ada studi yang terintegrasi terhadap Giant Sea Wall. (dw)