Jakarta, LiputanIslam.com — Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan presiden selanjutnya harus memiliki kecerdasan menata hukum tata negara. Hal tersebut dianggapnya penting untuk menaikkan pendapatan negara.
Menurut Yusril, sebenarnya Indonesia bisa menaikkan pendapatan negara dari tiga sektor yakni pertambangan, kelautan, dan kehutanan. Namun, kata Yusril, terjadi konflik kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupatan/kota dalam mengelola ketigak sektor tersebut.
“Terjadi kekacauan sistemik luar biasa. Pemerintah akan terbentur tentangg kewenangan apakah kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota atau siapa. Sampai sekarang kewenangan di tiga bidang ini tetap tidak jelas dan selalu ada benturan di lapangan,” ujar Yusril saat seminar ‘Mencari Presiden Dambaan Rakyat’, di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Senin (28/4/2014).
Selain soal kewenangan, Yusril juga menyoroti Undang-undang Minerba. Menurut Yusril, UU Minerba yang melarang ekspor bahan mentah keliru dan menyebabkan kekayaan alam Indonesia tidak berarti. Yusril mengkitirisi ketentuan dalam Undang-undang tersebut sangat luas dan tidak merinci mengenai pertambangan dan indusrti olahan barang tambang.
Apalagi, kata Yusril, penerimaan negara sangat penting untuk membayat utang luar negeri dan pembangunan. “Siapapun presiden terpilih akan mewarisi utang atau perjanjian apapun yang dibuat pemerintah sebelumnya,” Yusril mengingatkan. (fa/tribunnews.com)