Surabaya, LiputanIslam.com — Pemerintah Kota Surabaya semakin serius menyiapkan ihwal penutupan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara, Dolly. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan proses verifikasi akhir ihwal data pekerja seks komersial (PSK) pun telah dilakukan.
“Bulan Juni, sebelum puasa kami pastikan sudah ditutup,” kata dia kepada wartawan, Sabtu (12/4).
Rismaharini juga telah mengajukan anggaran rehabilitasi kepada Kementerian Sosial. Saat ini, sebanyak 375 PSK telah diverifikasi untuk program rehabilitasi berupa pemberian latihan ketrampilan serta pesangon. Kata dia, setiap PSK akan mendapat dana rehabilitasi sebesar Rp 7 juta.
“Kalau mucikari ikut tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujarnya.
Ditanya soal teknis penutupan, Risma menjelaskan bahwa kawasan Dolly akan dilarang penuh untuk dimanfaatkan sebagai tempat prostitusi. Namun, dia menegaskan tidak akan membongkar wisma-wisma prostitusi yang ada di kawasan tersebut. “Kita hanya melarang sesuai Perda Nomor 7 tahun 1999. Kalau dibongkar itu gimana, wong rumahnya warga,” ujar dia.
Wali Kota perempuan pertama di Surabaya itu menjamin, tidak akan ada lagi kegiatan prostitusi atau para penggiatnya setelah proses penutupan. Sebab, pihaknya akan memantau bekas-bekas lokalisasi di Surabaya. Dia mengaku, sangat optimis bahwa kota Surabaya akan bersih dari menjamurnya lokalisasi. Pasalnya, banyak pihak yang mendukung penutupan seluruh lokalisasi di Surabaya, termasuk lokalisasi terbesar, Dolly.
“Warga yang tinggal di sana merasa nyaman kalau lokalisasi ditutup, tapi mereka nggak berani mendukung secara langsung karena diancam akan dibunuh,” ujar wanita 52 tahun tersebut.
Ditanya soal kendala penutupan Dolly, Risma mengungkapkan banyaknya PSK dan mucikari di sana cukup menjadi hambatan. Hal ini menyebabkan penutupan tidak dapat dilakukan dengan cepat seperti lokalisasi lainnya yang telah ditutup. “Jadi nggak bisa langsung kan. Nanti setelah ditutup, akan kami beri bimbingan terus kok,” ujar Risma.(ca/tempo.co)