Jakarta, LiputanIslam.com – Kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mencoba mengklarifikasi isu kebocoran sebesar Rp 1.000 triliun yang dihembuskan capres Prabowo Subianto dalam debat capres Minggu malam lalu (15/6/2014).
Romahurmuziy, anggota tim pemenangan pasangan nomor urut 1 ini, dalam pesan elektroniknya Kamis (19/6/2014) menjelaskan bahwa kebocoran sebesar Rp 1.000 triliun itu bukan terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN), melainkan berkenaan dengan ketidak layakan dalam pengelolaan potensi kekayaan negara.
“Kata bocor yang dimaksud tepatnya adalah opportunity loss. Jadi, Rp 1.000 triliun lebih itu bukan APBN yang bocor,” tulis Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akrab dipanggil Rommy tersebut, seperti dilansir Kompas.
Dia menjelaskan, “Misalnya gas dari Tangguh yang sekarang harga internasionalnya 15 dollar AS per MMBtu masih dikontrak berdasarkan harga 2-3 dollar AS per MMBtu. Begitu juga beberapa royalti pertambangan, rendahnya tax ratio, dan lain-lain. Semuanya masih bisa lebih tinggi daripada angka hari ini.”
Romahurmuziy optimis masyarakat mengerti apa yang disebut Prabowo sebagai kebocoran anggaran. Menurut dia, pemberitaan di media selama ini mengesankan bahwa yang dimaksud Prabowo adalah kebocoran APBN.
Dalam debat capres itu Prabowo berjanji akan menutup kebocoran APBN yang setiap tahun mencapai Rp 1.000 triliun, jika dirinya terpilih sebagai presiden.
Dia mengatakan, “Angka saya Rp 1.134 triliun bocornya. Jadi, kalau Bapak tanya kenapa defisit perdagangan dan kenapa defisit APBN, itu intinya.”
Pernyataan ini membuat gerah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut Menko Perekonomian Chairul Tanjung, presiden mempertanyakan pernyataan itu, karena jumlah APBN yang dikatakan bocor Rp 1.000 triliun itu total hanya sebesar Rp 1.800 triliun.
”Presiden bertanya angkanya dari mana? Mungkin perlu ditanya ke Pak Hatta (mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang saat ini menjadi cawapres Prabowo),” kata Chairul .
Senada dengan ini, Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha meminta Hatta untuk mengklarifikasi angka itu. Dia mengatakan, “Beliau (Hatta) yang membawahkan dan mengkoordinasi kementerian di bidang ekonomi. Jadi, seharusnya lebih tahu persis seperti apa. Yang jelas, pemerintah berupaya keras agar tidak terjadi kebocoran.” (mm)