Jakarta, LiputanIslam.com — Dari total dana sumbangan 40 miliar yang diterima pasangan Jokowi-JK, diungkapkan ada 9 miliar yang asal usulnya tidak jelas. Kabarnya, 9 miliar tersebut akan dikembalikan.
“Sampai hari ini hampir mendekati Rp 40 miliar. Tapi ada Rp 9 miliar yang sulit dipertanggungjawabkan. Itu nanti akan kita kembalikan ke kas negara,” jelas Jubir Timses Jokowi-JK, Tjaho Kumolo, Kamis (12/6/2014).
Tjahjo mengatakan dana tersebut dicatat dan dikelola oleh bank. Nantinya, bank akan menyampaikan secara terbuka di media.
“Kami juga akan mengaudit betul orang yang membantu Rp 1 miliar misalnya yang belum mencantumkan nama, belum mengisi formulir akan dikejar pihak bank. Kalau satu hari menjelang masa tenang belum, ya sudah biar masuk kas negara,” imbuhnya.
Sesuai aturan KPU, setiap sumbangan harus dijelaskan siapa penyumbangnya. Tjahjo tidak ingin pihaknya menyalahi aturan yang ada.
“Aturan KPU kan nggak mungkin. Banyak yang menyumbang besar, tapi tidak mau disebutkan namanya. Akan kita kembalikan, kita ingin mengikuti aturan yang ada,” tuturnya.
Pasangan Jokowi- JK membuka tiga rekening untuk menerima sumbangan dana kampanye dari masyarakat, yang memicu dilaporkannya pasangan ini oleh Progress 98 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
Ketua Progress 98 Faizal Assegaf, mengungkapkan dugaan terjadinya kejahatan perbankan dan money politics dengan modus penggalangan dana tersebut.
Namun Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono menyatakan, pemberian sumbangan kepada calon presiden dan wakil presiden tidak termasuk gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, capres dan cawapres boleh menerima sumbangan dari masyarakat.
“Sepanjang sumbangan tersebut dilakukan dalam kerangka pilpres berdasarkan aturan UU 42/2008 dan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), hal itu tunduk ke sana,” kata Giri melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (30/5/2014). (fa/kompas/detik/vivanews)