Jakarta, LiputanIslam.com – Isu pengerahan bintara pembina desa (babinsa) untuk kepentingan capres dan cawapres nomor urut 1, Prabowo-Hatta, tidak hanya menerpa Jakarta, melainkan juga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dono Prasetyo, mengaku mendapatkan informasi yang dari Seknas Jokowi bahwa di Gunung Kidul terjadi pengumpulan anggota babinsa oleh koramil setempat. Mereka diinstruksikan untuk melakukan kegiatan dari pintu ke pintu.
“Baru saja kami rapat dan dari hasil laporan anak cabang, baru dikumpulkan koramil untuk door to door untuk mendukung capres tertentu,” ujar Dono, Kamis (5/6/2014).
Tak hanya itu, laporan tersebut juga menyatakan adanya pertemuan bupati dengan kepala desa untuk direkrut sebagai tim pemenangan Prabowo-Hatta.
Dono mengaku pihaknya belum akan melakukan langkah hukum karena belum ada bukti-bukti pendukung. Dia mengatakan, “Kalau sudah ada bukti pasti, akan kami laporkan. Sekarang ini, kami mengimbau agar semua pihak waspada. Kalau perlu, imbauan kami, orang-orang seperti itu difoto agar kami bisa sebarkan di media sosial.”
Sebelumnya, warga di kawasan Jakarta Pusat melaporkan bahwa babinsa telah dikerahkan untuk melakukan pendataan preferensi memilih warga dalam pemilu presiden mendatang. Dalam pendataan itu warga diarahkan untuk memilih pasanganPrabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Hatta Rajasa menepis adanya pengerahan babinsa dan menganggap isu ini mengada-ada.
“Isu babinsa mengada-ada. Mereka profesional. Enggak ada (partai) yang bisa mengatur TNI,” ujar Hatta di Serang, Banten.
Dia meminta jangan ada pihak yang sengaja menyeret TNI/Polri ke ranah politik. Menurut dia, hal itu berpotensi memecah belah hubungan antara TNI dan Polri.
Sementara itu, Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat Letnan Kolonel Infantri Yudi Pranoto mengatakan, telah terjadi kesalahpahaman antara warga dan anggota bintara pembina desa (babinsa).
“Ini hanya miskomunikasi saja. Ada salah paham antara warga dan anggota babinsa,” ujar Yudi di Kodim 0501 Jakarta Pusat, Kamis malam.
Yudi membantah pemberitaan di media bahwa seorang anggota babinsa mendata pilihan warga terhadap dua pasangan calon presiden dan wakil presiden menjelang Pilpres 2014. Yudi memastikan, kedatangan babinsa ke lingkungan tempat tinggal warga hanyalah tugas rutin.
Dalam tugas tersebut, kata Yudi, babinsa hanya mendata materi geografis, demografis, dan kondisi sosial masyarakat. “Mungkin komunikasi yang dilakukan anggota babinsa tersebut sulit dimengerti oleh warga. Bisa jadi karena tingkat IQ atau pangkatnya yang rendah,” ujar Yudi.
Yudi juga membantah anggapan yang menyebut, pendataan ulang daftar pemilih tetap (DPT) oleh anggota babinsa dilakukan untuk membuat pemetaan daerah dukungan terhadap salah satu calon pasangan presiden dan wakil presiden.
Menurut dia, hal tersebut adalah murni akibat kesalahpahaman. “Saya bisa pastikan itu tidak benar,” ujar Yudi.
Yudi mengatakan akan memanggil anggota babinsa terkait dan memeriksa apakah memang ada penyimpangan yang dilakukan. Jika terbukti ada penyimpangan maka dia akan mendapat sanksi berjenjang, mulai dari sanksi hukuman hingga sanksi administrasi. (mm/kompas)