Jakarta, LiputanIslam.com – Dalam pernyataan terakhirnya saat sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU mengklaim sebagai lembaga penyelenggara pemilu, mereka diapresiasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Menurut komisioner KPU, Arif Budiman, semua rekomendasi dari Bawaslu telah dijalankan.
“Proses ini bisa diukur dengan niat kami sebagai penyelengara untuk menyelengarakan pemilu yang berintegritas dan bermartabat,” ujarnya.
Sedangkan pihak Bawaslu juga memberikan pernyataan penutup saat sidang DKPP tadi malam. Menurut komisioner Bawaslu, Nelson Simanjuntak sebagai lembaga penyelengara Bawaslu telah merespon secara profesional laporan dari masyarakat.
“Kami sudah berusaha sekuat tenaga sesuai peraturan. Kami menjaga supaya persoalan pelanggaran tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar dan kami tetap netral,”kata Nelson.
Nelson menyerahkan kepada DKPP untuk menilai dan memutuskan penyelenggaraan pemilu yang menyangkut etik penyelenggara.
Dari laporan Tribunnews, DKPP menggelar agenda sidang keempat mengenai dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Sidang pada Jumat, 15 Agustus 2014 itu mendengarkan keterangan para saksi-saksi dari pihak pengadu.
KPU dan Bawaslu hadir sebagai pihak teradu. Sementara pihak pengadu terdiri dari tiga kelompok yaitu tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, tim hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla dan tim hukum independen.
Ketua Majelis DKPP, Jimly Asshiddiqie mengatakan proses di sidang kode etik ini merupakan produk sejarah.
“Kita harus menyadari semua ini merupakan produk sejarah. Sekaligus juga pembuat sejarah ke depan yang kita kerjakan akan dicatat dalam sejarah sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia,”ujarnya menutup sidang.
Selain itu, Jimly mengatakan sebanyak 14 pengaduan yang disidang dalam kode etik ini akan dikaji. Pengaduan ini jika terbukti akan dikenakan sanksi bagi penyelenggara, jika tidak terbukti akan direhabilitasi.
“Tujuan dari DKPP bukan untuk menyakiti, (melainkan) menjaga kehormatan dari institusi,” katanya. (ba)