Jakarta, LiputanIslam.com – Wacana Jokowi untuk menerapkan politik anggaran daerah, diprediksi akan mengacaukan Indonesia. Mengapa demikian?
“Kalau itu terjadi, akan tegang dan masyarakat akan demo. Indonesia akan semakin kacau. Kalau anggaran daerah dipotong-potong , apalagi tidak disetujui, sudah jelas kesatuan NKRI makin terancam,” ujar Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi (12/6/2014).
Saat debat capres-cawapres lalu, Jokowi mengungkapkan strategi politik anggaran agar pemerintah daerah patuh pada pemerintah pusat.
“Bisa membuat daerah mengikuti pusat dengan politik anggaran. Dengan politik anggaran bisa kendalikan daerah. Ada reward and punishment. Bisa DAK (dana alokasi khusus) dipotong atau dikurangi, ini bisa membuat daerah ketakutan,” kata Jokowi.
Ucok menilai daerah tidak akan begitu saja mengikuti pusat.Tetapi Ucok yakin Jokowi tidak akan benar-benar menerapkan politik anggaran tersebut. Sebab, sebelum itu dilakukan, dia harus berhadapan dengan birokasi dan undang-undang. “Ada menteri keuangan, harus melihat undang-undang,” katanya.
Jangankan tidak menyetujui atau memotong anggaran, kata Ucok, saat pengucuran anggaran telat saja sudah memicu kemarahan. “Kalau uang itu tidak dikucurkan ke daerah, itu masalah besar,” tegas Ucok.
Pengamat politik Universitas Jaya Baya, Igor Dirgantara juga mengkritik ide Jokowi tentang politik anggaran yang terkomando di pusat.Menurutnya ide itu bertolak belakang dengan semangat reformasi yang memberi keleluasaan kepada daerah membangun manajemen keuangan.
“Politik anggaran yang disebut Jokowi saat debat mengkhianati semangat reformasi,” kata Igor saat dihubungi wartawan, Selasa (10/6).
Igor mengatakan politik anggaran yang terkomando dari pusat bisa menghambat pembangunan daerah. Sekarang sudah bukan zamannya lagi kepala daerah mengikuti sistem komando keuangan terpusat.
Namun komentar berbeda datang dari Direktur LEPM UI, M. Ikhsan. Menurutnya, strategi politik anggaran ini sangat jitu.
“Saya setuju dengan strategi itu. Memang harus ada reward and punishment,” kata Ikhsan dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa 10 Juni 2014.
Kebijakan reward and punishment sebenarnya sudah dilakukan jaman Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, kebijakan itu lebih pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Ada tiga macam kriteria dalam sistem tersebut, yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu, dan LKPD mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Ikhsan mengungkapkan bahwa kebijakan reward and punishment ini perlu diperluas, seperti usulan Jokowi. Tak hanya untuk LKDP, namun juga untuk kebijakan-kebijakan pusat lainnya. Dengan demikian pemerintah pusat bisa mensinkronkan kebijakannya dengan pemerintah daerah. Strategi Jokowi ini dianggap tokcer untuk meredam kebijakan daerah yang serampangan. (fa/Tribunnews/Republika)