Jakarta, LiputanIslam.com — Semakin santernya ke permukaan pasangan Prabowo – Hatta, ternyata membuat kubu PPP gerah. Ketua DPP PPP Habil Marati menyatakan tak terima jika Hatta dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo.
“Ini tiba-tiba ada kabar Prabowo menggandeng Hatta Rajasa. Kita belum duduk bersama membahas cawapres,” ujar Habil dalam keterangan tertulis yang diterima Detikcom, Rabu (14/5)
Menurut Habil seharusnya Prabowo menggandeng tokoh dari NU untuk bisa meraih suara dari kaum Nahdliyin. Dia pun berharap duet Prabowo-Hatta masih bisa dikompromikan dan belum final.
“Di Indonesia sekitar 60 juta warga NU, harusnya wakilnya Prabowo ngambil dari NU. Jokowi sudah mengambil PKB untuk bisa mendulang suara dari warga NU. PPP dukung Prabowo itu harapannya menang, kok malah menggandeng bukan orang NU,” imbuh Habil.
Dia pun mengklaim mendapat protes dari kalangan kiai NU karena partainya tak bisa mendorong Prabowo menggandeng tokoh NU. Habil juga menambahkan bahwa koalisi dengan Gerindra sebenarnya juga menghendaki pembagian kekuasaan.“Jadi memaknai koalisi tanpa syarat, jangan diartikan kita nggak berhak sama sekali membicarakan power sharing,” ucapnya.
Namun anehnya, sikap berbeda datang dari Ketua Umum PPP Suryadharma Ali. Ia menyatakan tidak mempermasalahkan pemilihan calon wakil presiden yang dilakukan Prabowo Subianto, seperti yang dilansir Tempo.co (14/5).
Menurut Suryadharma, sistem koalisi yang terjalin antara PPP dengan Partai Gerindra memberikan kewenangan penuh pada Prabowo sebagai calon presiden untuk memilih pendampingnya. “Kami serahkan pada calon presiden untuk memilih yang terbaik,” kata Suryadharma di Istana Negara.
Ia menyatakan hal terpenting untuk memilih sosok calon wakil presiden adalah kesesuaian dan kecocokan dengan calon presiden. Selain itu calon wakil presiden juga harus memiliki tingkat elektabilitas tinggi supaya bisa mendongkrak perolehan suara. Suryadharma kembali menegaskan bahwa bergabungnya PPP dalam koalisi mengusung Prabowo tanpa ada transaksi dalam bentuk apa pun.
Tidak adanya kekompakan di internal PPP dalam berkoalisi bersama Gerindra sudah mencuat sejak pasca Pileg. Kala itu, di dalam internal PPP terjadi kisruh lantaran Suryadharma Ali hadir dalam kampanye Gerindra, yang berlanjut dengan kesepakatan koalisi diantara kedua partai. Namun, kebijakan Ketum PPP ditolak oleh elite PPP yang lain.
Meski akhirnya PPP tetap berlabuh kepada Gerindra, apakah riak-riak perselisihan di internal partai berlambang Ka’bah tersebut telah terkikis habis? Ataukah masih ada sisa-sisa rasa tidak puas yang akan menjadi pemicu untuk berpolemik kembali? (ba/LiputanIslam.com)