Jakarta, LiputanIslam.com — Keberadaan mafia minyak di Indonesia menjadi perbincangan hangat, karena dinilai menjadi biang keladi dari terkendalanya pembangunan kilang minyak di Indonesia. Bagaimana sikap capres cawapres terkait hal ini? Jawabannya ada pada debat Pilpres 2014 nanti malam, yang membahas tentang ketahanan energi nasional.
Ini adalah kesempatan terakhir bagi dua pasangan capres-cawapres menegaskan program nyata mereka kelak memangkas ketergantungan impor minyak dan memerangi mafia minyak.
“Produksi minyak mentah dan BBM bisa ditingkatkan dengan mendorong sumber-sumber energi alternatif. Rakyat ingin tahu bagaimana program dua capres untuk dapat meningkatkan produksi minyak mentah, BBM dan gas di tengah tata kelola migas yang bobrok,” kata pengamat energi, Kurtubi, kepada Metrotvnews.com, Sabtu 5 Juli 2014.
Selama 15 tahun terakhir produksi minyak mentah Indonesia anjlok menjadi 800 ribu barel per hari. Produksi BBM dari kilang yang ada juga sangat rendah, sekitar 50% dari kebutuhan nasional. Akibatnya Indonesia harus mengimpor hingga US$45 miliar per tahun.
Sedangkan untuk memerangi mafia minyak, langkah prioritas adalah revisi UU Migas. Klausul dalam tentang pengelolaan migas nasional dan penjualannya melalui perusahaan negara yang diatur oleh UU. Tidak lagi melalui pihak ke tiga yang berpotensi membuka peluang mafia migas.
Selain itu menutup peluang mafia impor migas sudah terjadi puluhan tahun ini. Pertamina harus dilarang mengimpor migas melalui pihak ke tiga, meskipun pihak ke tiga ditunjuk oleh prosedur tender yang jujur dan transparan.
“Sistem ini harus dihentikan agar menghemat uang negara dan kedepannya seluruh transaksi perdagangan migas nasional harus dilakukan di Jakarta, bukan di Singapura,” ujarnya. (ba)