PKB: Bagi Kekuasaan Syarat Koalisi

Jakarta, LiputanIslam.com –Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Helmy Faishal Zaini mengatakan peluang koalisi dengan dua partai papan atas PDI Perjuangan dan Gerindra sudah masuk dalam tahap kristalisasi yang diwujudkan melalui komunikasi intensif.

“Kita sudah masuk tahap kristalisasi dari dua poros yaitu PDIP dan Gerindra,” kata Helmy dijumpai seusai menghadiri acara Harlah ke-29 Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU DKI Jakarta, di Kampus Universitas Islam Negeri, Ciputat, Selasa.

Dalam komunikasi intensif itu PKB mengajukan beberapa persyaratan koalisi antara lain, platform yang akan diusung capres kedua partai tersebut harus berdasarkan kesepakatan blue print Indonesia ke depan, serta adanya kejelasan ihwal poin-poin yang menjadi portofolio kesepakatan koalisi.

“Misalnya kita mengajukan ‘code of conduct‘ dari koalisi ini, karena pemerintahan ke depan harus berjalan efektif dan efisien. Tidak bisa ada anggota koalisi yang “genit” di jalan dipertahankan, sehingga harus ada ‘punishment’,” ujar dia.

Selain itu PKB mensyaratkan adanya hal-hal yang bersifat pembagian kekuasaan (power sharing), yang memang umum terjadi di negara yang menganut demokrasi modern.
“Saya menyebutnya power sharing karena kalau disebut politik dagang sapi menjadi kurang baik,” kata dia.

Lebih jauh Helmy mengatakan pihaknya mengajukan empat nama yang dapat menjadi calon wakil presiden bagi PDIP maupun Gerindra. Keempat nama itu antara lain Muhaimin Iskandar, Rhoma Irama, Mahfud MD serta Jusuf Kalla.

Namun Helmy menekankan bahwa hal itu sepenuhnya bergantung dengan keputusan partai pemimpin koalisi. (ba/republika.co.id)