Jakarta, LiputanIslam.com — Hari ini Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiyono dan penulis tabloid, Darmawan Sepriyossa, ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri.
“Ya, tadi saya mendapatkan penjelasan dari Kabareskrim Polri dan Dirtipidum Bareskrim Polri, SB dan DS ditetapkan sebagai tersangka dengan konstruksi kasus melanggar UU Pers Pasal 18 ayat (3), Pasal 9 (2),” kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Ronny Franky Sompie kepada Kompas.com, Jumat 4 Juli 2014.
Pasal 9 ayat 2 berbunyi: Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia”. Sementara Pasal 18 ayat 3 berbunyi, “Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
Selain tak memiliki badan hukum, Tabloid Obor Rakyat juga tak mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka, melalui media yang bersangkutan (Pasal 12). Seharusnya, semua kelengkapan itu dicatumkan di kolom redaksi.
Pada 16 Juni 2014, tim advokasi pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan Setyardi dan Darmawan dengan tuduhan penghinaan dan fitnah terhadap Jokowi melalui tabloid Obor Rakyat. Tabloid itu disebarkan ke masjid-masjid dan pondok pesantren di sejumlah daerah di Pulau Jawa.
Muhammad AS Hikam, seorang pengamat politik mengungkapkan apresiasinya atas langkah Polri ini.
“Polri harus diapresiasi dan dudukung oleh seluruh rakyat dengan keputusannya menjadikan Pimred dan penulis Obor Rakyat sebagai tersangka. Walaupun sebagian publik, terutama pendukung Jokowi, mungkin akan menganggap agak terlambat tetapi saya kira Polri sudah menunjukkan pihaknya profesional dan tegas. Inilah yang penting agar kepercayaan publik terhadap korps Bhayangkara ini makin pulih dengan cepat,” tulisnya di media sosial.
Lebih lanjut AS Hikam juga menyerukan agar setiap pelaku kampanye hitam diusut dan siproses secara hukum.
“Kampanye hitam kepada pihak manapun harus ditolak dan diusut serta diproses secara hukum. OR dan media lain termasuk TV dan bahkan media sosial tidak boleh dijadikan wahana pencemaran nama baik dan fitnah, terlebih lagi untuk pembunuhan karakter, “tambahnya. (ba)