Jakarta, LiputanIslam.com — Keputusan presiden tentang perubahan kata Cina menjadi Tionghoa dan Tiongkok ditanggapi berbeda sejumlah kalangan. Sebagian pihak menganggap hal itu tidak mempengaruhi diskriminasi.
“Bila tujuannya ingin menghilangkan diskriminasi, tak cukup dengan mengubah istilah,” kata Yenny saat dihubungi media, Minggu (30/3).
Bagi Yenny, mengubah sikap mental bangsa adalah hal terpenting untuk menghilangkan diskriminasi. Sikap mental yang dimaksud adalah bagaimana agar masyarakat tidak tersekat-sekat dan terkotak-kotak dengan perbedaan di antara sesama warga negara.
“Kalau mau memberi pengakuan lebih baik, biarkan orang Cina menggunakan nama asli mereka yang terdiri dari tiga suku kata itu,” kata Remy Sylado, seorang sastrawan yang mendalami dunia kehidupan masyarakat Tionghoa Indonesia, ketika ditemui di Salemba, Sabtu (29/3).
Selain itu, perubahan kata Cina menjadi Tionghoa juga menimbulkan masalah lain. “Bagaimana nasib Pondok Cina, Bidara Cina, dan pecinan? Apa harus diganti juga jadi Petionghoaan?” kata Remy.
Perubahan kata Cina menjadi Tionghoa untuk orang dan Tiongkok untuk negara Cina diatur dalam Keputusan Nomor 12 tahun 2014. Keppres ini mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.
Perubahan itu pun ditanggapi beragam oleh masyarakat. “Secara historis, keputusan ini tepat. Ini menghapus stigma diskriminasi masa Orde Baru,” kata sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam beberapa waktu lalu.
Menanggapi pro-kontra tersebut, Yenny mengambil posisi netral. “Kalau saya netral saja dengan perubahan itu,” kata Yenny. Meski begitu, dia bisa memahami kalau perubahan itu dimaksudkan untuk tujuan positif. Sebab pada sebagian orang ada kesan bahwa seolah-olah kata Cina itu untuk makian. “Misalnya orang bilang, ‘Cina lu’. Kata Cina di situ dipakai untuk tujuan derogatory atau hinaan,” kata dia.(ca/tempo.co)