Jakarta, LiputanIslam.com — Berkomitmen melindungi minoritas, Musdah Mulia, anggota tim pemenangan Jokowi –JK mengungkapkan jika pasangan ini terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, maka mereka akan menghapus semua regulasi yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Salah satunya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Tentang apa?
Peraturan tersebut memberikan rambu-rambu tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah.
“Peraturan soal pendirian rumah ibadah itu akan dihapus. Aturannya menyulitkan kaum minoritas,” ujar Musdah, Rabu (18/6/2014) seperti dilansir Kompas.
Musdah mengatakan, klausul peraturan yang menyebutkan “dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang” untuk mendirikan rumah ibadah, merupakan bentuk diskriminasi bagi penganut agama minoritas di suatu wilayah.
Menurutnya, tidak mudah mengumpulkan tanda tangan 60 orang untuk mendapatkan izin pendirian rumah ibadah. Apalagi, jika yang diminta tanda tangan adalah warga yang agamanya berbeda dengan pihak yang akan mendirikan rumah ibadah.
Contoh kasus yang timbul dari pendirian rumah ibadah ini adalah penyegelan GKI Yasmin, Bogor. Kala itu, pada tanggal 14 Februari 2008, Wali Kota Bogor Diani Budiarto mencabut Izin Mendirikan Bangunan yang sudah dikeluarkan sebelumnya (oleh dirinya sendiri) pada 19 Juli 2006 untuk jemaat GKI Yasmin. Alasan dicabutnya, karena ada protes dan keberatan dari kelompok tertentu kepada walikota yang meminta agar pembangunan gereja dihentikan.
Akibatnya, jemaat GKI Yasmin tak bisa beribadah di lahan dan gedung yang mereka miliki secara sah. Mereka terpaksa beribadah di trotoar di dekat gereja, namun kembali ditentang warga karena dianggap menganggu ketertiban jalan. (ba)