Prioritas Al-Quds
Beberapa hari lalu Raja Abdullah II dari Yordania menegaskan bahwa kota Al-Quds (Yerussalem) merupakan “prioritas bagi semua”. Pernyataan ini mengemuka setelah ada ungkapan dari para pejabat negara lain bahwa Al-Quds bukan prioritas bagi mereka. Statemen Raja Abdullah II ini menarik karena sesuai perjanjian damainya dengan Israel, Yordania adalah negara pemegang kewenangan atas situs-situs suci Islam dan Kristen di Al-Quds.
Sebelumnya, sumber-sumber Yordania mengungkapkan bahwa Raja Abdullah II mendapat tekanan dari Arab Saudi supaya tidak menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang diselenggarakan di Istanbul pada Desember 2017 untuk mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengakui Al-Quds sebagai ibu kota Israel.
Menurut sumber-sumber itu, Raja Abdullah II telah mendengar pernyataan Putera Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammad bin Abdulaziz (MbS) bahwa masalah yang prioritas bagi Riyadh adalah melawan Iran. Di mata Yordania, Riyadh sedemikian membutuhkan AS dalam menghadapi Iran sehingga enggan bersitegang dengan Trump, dan karena itu pula Saudi hanya mengirim delegasi tingkat menteri yang oleh media Barat disebut kelas “pinggirian” pada KTT OKI di Istanbul.
Abu Deis Sebagai Ganti Al-Quds
Dugaan akan adanya pergeseran prioritas tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan sumber-sumber Palestina bahwa terkait dengan keputusan Trump tersebut ketua otoritas Palestina Mahmoud Abbas mendapat tekanan dari MbS supaya menerima gagasan Saudi untuk menjadikan desa Abu Dis di dekat Al-Quds sebagai ibu kota Palestina melalui kesepakatan dengan Israel.
Pendirian Saudi diikuti oleh sekutunya terdekatnya, Uni Emirat Arab. Sumber-sumber Palestina juga mengatakan bahwa Putera Mahkota Abu Dhabi Mohammad bin Zayed telah mengingatkan Abbas bahwa Arab tidak mendukung tindakannya mengundang kemarahan Trump, mengingat besarnya tingkat kebutuhan negara-negara Arab kepada Washington dalam menghadapi Iran.
Bahrain yang juga sekutu dekat Saudi juga turut membuntuti Saudi dalam menggeser prioritas dunia Arab. Menyusul keputusan Trump, Menlu Bahrain Khalid bin Ahmad menyatakan pihaknya memandang Al-Quds persoalan sekunder atau marjinal (hamisyiyah). Dia menegaskan bahwa di luar isu konflik Arab-Israel dan perebutan Al-Quds terdapat persoalan lain yang lebih penting bagi Bahrain.
“Yang utama dan sebelum segala sesuatunya ialah melindungi negeri kami dari agenda-agenda fasisme Iran,” ungkap Khalid.
Dalam artikel yang dimuat Foreign Policy pada akhir Desember 2017 jurnalis BBC Kim Ghattas menyatakan bahwa keputusan Trump alih-alih menjadi kesempatan bagi Iran dan Saudi untuk meningkatkan pergerakan demi Al-Quds, keduanya malah “sibuk dengan konflik satu sama lain dan tidak melakukan tindakan untuk apapun untuk menggagalkan keputusan ini.”
Ghattas memastikan Saudi yang sama sekali tidak mendukung perjuangan bersenjata Palestina telah menawarkan dua usulan damai; pertama, prakarsa damai Raja Fahd tahun 1982, kedua; prakarsa damai Raja Abdullah tahun 2002. Dia juga menilai Saudi sekarang “terpasung dalam aliansinya dengan Washington.”
Mengalahkan Iran
Kim Ghattas menyebutkan bahwa fokus Saudi dewasa ini ialah upaya mengalahkan Iran, dan dalam hal Saudi memang “membutuhkan bantuan AS”, dan ada pula “berbagai laporan mengenai kerjasama keamanan Saudi-Israel untuk menghadapi Iran yang menjadi strategi utama dan terpenting daripada pembelaan simbolik atas Al-Quds.”
Ghattas melanjutkan bahwa di pihak lain, Iran telah mengguncang dunia Arab setelah mengirim pasukannya serta Hizbullah Lebanon dan milisi-milisi Irak untuk membantu Presiden Suriah Bashar Al-Assad dengan “harga yang menghancurkan.” Dia lantas menilai bahwa bagaimanapun juga yang menjadi prioritas bagi kedua belah pihak bukanlah Al-Quds.
Analis politik Palestina Mahmoud Jamil Azzam menilai pilihan prioritas antara Iran dan Israel merupakan “dikotomi yang keliru.” Dalam artikelnya yang dimuat surat kabar Al-Ghad milik Yordania pada akhir Desember 2017 dia menyebutkan bahwa dikotomi Iran-Israel merupakan pilihan yang sengaja diada-adakan dan dijajakan oleh AS dan Israel.
“Bukanlah pilihan antara Iran dan Israel seperti yang hendak dipromosikan oleh Washington dan pemerintah Israel. Tak masalah menjalankan pandangan bahwa keduanya adalah musuh berdasarkan kebijakan keduanya, dan bukanlah keharusan untuk menjadikan salah satunya sebagai prioritas.”
Di mata para pengamat, dalam perang prioritas ini pihak yang paling dirugikan adalah bangsa Palestina, sementara yang paling diuntungkan adalah Israel. Berkat hubungannya dengan pihak-pihak terkemuka Arab Rezim Zionis Israel berhasil mentransformasi dirinya dari musuh menjadi sekutu strategis Arab dalam menghadapi Iran. (mm)
Sumber: Aljazeera