Jakarta, LiputanIslam.com — Dalam debat capres-cawapres tadi malam, kedua kandidat menyampaikan visi misinya terkait kasus korupsi dan KPK, dan menuai berbagi respon.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto menanggapi positif atas keinginan kedua pasangan Capres dan Cawapres, untuk menguatkan lembaga penegak hukum seperti KPK, jika terpilih pada Pilpres 9 Juli nanti.
“KPK juga meyakini para calon memahami secara utuh bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi suatu gerakan sosial, dan 8 agenda yang diajukan KPK dapat menjadi titik tolak untuk dan diperioritaskan dalam program pembarantasan korupsi presiden mendatang,” kata Bambang melalui pesan singkatnya, Selasa (10/6/2014) seperti dilansir Tribunnews.
Namun menurut Bambang, ada tiga episentrum pemberantasan korupsi yang harusnya dielaborasikan secara lebih mendalam. Di antaranya adalah birokrasi, penegakkan hukum dan politik.
“Birokrasi sebagai salah satu episentrum korupsi bisa diatasi bila dilakukan peningkatan dan konsolidasi APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk memastikan akuntabilitas kinerja, harus dibahas tuntas dan begitu penyelematan harta kekayaan negara yang berada di penyelenggara negara,” kata Bambang.
Sementara di sektor penegakan hukum sebagai salah satu episentrum korupsi, maka perlu peningkatan dan pengawasan untuk memastikan akuntabilatas penegak hukum, sesuai prioritas yang relevan.
“Jadi proses demokrasi memerlukan partai yang amanah dan profesional,” imbuh Bambang.
Respon berbeda datang dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane. Ia mengatakan komitmen pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam pemberantasan korupsi terlalu mengambang.
“Terlalu mengambang, tidak ada skala prioritas, dan cenderung permisif serta kompromis. Padahal korupsi di Indonesia sudah sangat parah, terutama di lembaga penegakan hukum, seperti Polri. Begitu juga di kejaksaan, kehakiman, dan lembaga legislatif sebagai pengawas eksekutif yg sdh dibelenggu aksi-aksi korupsi yang akut,” ujarnya Selasa (10/6).
IPW menilai pemberantasan korupsi di kepolisian perlu menjadi prioritas pemerintahan baru karena Polri adalah hulu penegakan hukum.
“Jika hulunya dikotori oleh aksi-aksi korupsi bagaimana proses penegakan hukum bisa berjalan maksimal, bersih, dan bebas korupsi?” ungkapnya. (fa/Tribunnews.com/Beritasatu.com)