Jakarta, LiputanIslam.com — Pemerintahan Presiden SBY dipastikan tidak akan menyelesaikan masalah re-negosiasi kontrak Freeport dan meninggalkannya kepada pemerintahan baru mendatang. Hal ini dinyatakan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan, di kantornya, Jumat kemarin (11/4).
“Namanya juga renegosiasi, namun dipastikan bahwa belum ada perpanjangan sama sekali,” ujarnya.
Dia mengatakan, kebijakan yang bersifat strategis sebaiknya dibahas oleh pemerintahan baru. Hatta mengingatkan pembahasan renegoisasi kontrak masih panjang dan belum akan rampung dalam waktu dekat. Hatta kembali mengingatkan kepada semua pihak untuk tidak terburu-buru membahas renegoisasi kontrak dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.
“Sebaiknya dibahas bersama sangat dalam.”
Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan selesai pada 2021 mendatang. Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, perusahaan pemegang kontrak karya pertambangan harus berubah jenis kontrak usahanya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Kontraktor juga harus menyepakati sejumlah poin sesuai ketentuan, antara lain menyangkut luas wilayah tambang, royalti, divestasi saham dan pembangunan smelter.
Sejauh ini pemerintah telah menunjukkan kelemahannya di hadapan Freeport. Misalnya, dari keinginan mendapatkan saham mayoritas 51%, pemerintah akhirnya menurunkannya menjadi hanya 30%. Selain itu, pemerintah juga gagal menuntut pembagian deviden yang seharusnya diterima pemerintah dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, pemerintah justru setuju memperpanjang kontrak Freeport, meski kontrak itu baru akan selesai tahun 2021.(ca/tempo.co)