Beirut, LiputanIslam.com – Wakil Putera Mahkota Arab Saui Mohammad bin Nayef dalam pertemuan puncak mengenai pengungsi dan migrasi di New York pekan ini mengklaim bahwa negaranya menjadi tuan rumah bagi 2,5 juta pengungsi Suriah selama terjadi krisis Suriah.
Klaim ini, sebagaimana dilapokan al-Safir, Jumat (23/9/2016), dipertanyakan oleh sebagian aktivis oposisi Suriah yang tidak mendapat dukungan dari rezim Arab Saudi. Disebutkan bahwa klaim itu mengemuka justru ketika otoritas Saudi sangat ketat terhadap kedatangan warga negara Suriah ke Saudi. Rezim Saudi menetapkan syarat adanya pihak yang bertanggungjawab mengurus mereka dalam bentuk kontrak-kontrak kerja agar ada kepastian bahwa mereka memperoleh tempat tinggal dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Sebagian besar orang Suriah yang masuk ke Saudi berstatus sebagai pekerja legal, dan mayoritas mutlak pekerja inipun sudah ada di Saudi sebelum terjadi fenomena pengungsian. Bahkan, orang-orang yang masuk dengan visa kunjungan lalu berniat tinggal di sana lebih lama diwajibkan membayar lebih dari 500 USD setiap enam bulan sekali untuk perpanjangan visa kunjungan. Belum lagi biaya-biaya lain sehingga banyak di antara mereka yang kemudian terpaksa memilih bermigrasi ke Eropa.
Saudi bukanlah negara yang bersahabat bagi para tenaga kerja secara umum. Para tenaga kerja hidup dalam kondisi tertekan akibat berbagai persyaratan kerja yang berat dan sistem penjaminan yang bahkan juga dikecam oleh lembaga-lembaga internasional yang peduli kepada kemanusiaan dan urusan tenaga kerja.
Berkenaan dengan pengungsianpun, Saudi bukan negara yang tergolong tuan rumah, karena di sana memang tidak ada pengungsi Suriah dan tidak pula memberikan bantuan kepada orang-orang Suriah yang ada di sana, tak seperti negara-negara Eropa yang menerima ratusan ribu pengungsi dan mengeluarkan dana milyaran USD untuk menangani mereka.
Angka 2,5 juta yang disebut Bin Nayef tak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak mungkin mendekati angka yang dikantongi Turki, negara karena berbagai faktor yang mendesak telah menerima sekitar 3 juta pengungsi Suriah.
Kalangan oposisi Suriah itu menyebutkan bahwa dalam estimasi jumlah warga negara Suriah yang tinggal di Saudi sebagai tenaga kerja atau pengunjung tercatat angka tidak lebih dari ratusan ribu.
Mengacu pada data lembaga-lembaga internasional, termasuk PBB, jumlah pengungsi yang tercatat di Turki sekitar 3 juta, di Lebanon 1,5 juta, di Yordania 700 ribu, sedangkan di dalam Suriah sendiri PBB memperkirakan sekitar 7,5 juta jiwa, sehingga totalnya menjadi sekitar 12,5 juta pengungsi.
Pada angka total itu kemudian ditambahkan jumlah sekitar 7 juta penduduk berbagai kawasan tanpa pengungsi yang dikuasai oleh pemerintah Suriah. Sedangkan penduduk kawasan lain yang berada di luar kendali pemerintah hingga kini belum ada hitungan akurat. Pihak oposisi memperkirakan bahwa di kawasan Aleppo timur saja yang luasnya hanya beberapa kilometer persegi terdapat hampir 200 ribu pengungsi.
Selanjutnya, jika ditambahkan lagi dengan orang-orang Suriah yang ada di Mesir dan negara-negara Eropa yang jumlahnya sekitar 2 juta jiwa maka jumlah total yang diperoleh ialah hampir 23 juta jiwa, dan ini sesuai dengan hasil pendataan terbaru jumlah penduduk Suriah tahun 2010 yang memang 23 juta jiwa.
Pihak oposisi Suriah itu melanjutkan bahwa jika kita pertimbangkan jumlah penduduk yang terbunuh dalam perang, dan kita letakkan pula margin of error statistik PBB maka jumlah orang Suriah yang menetap di Saudi maksimal 1 juta orang. Lantas dari mana Bin Nayef memperoleh angka 1,5 juta lainnya?
Pada kenyataannya, penderitaan orang-orang Suriah terus menggelinding sebagai komoditas internasional. Orang-orang Suriah menjelma sebagai angka-angka yang dapat diotak-atik untuk investasi dan eksploitasi politik sehingga air mata buaya menggenangi forum-forum internasional, dan dengan demikian maka lengkaplah penderitaan bangsa Suriah. (mm)