LiputanIslam.com – Presiden baru Amerika Serikat (AS) Donald Trump mencoba mengusung lagi ide yang pernah dikemukakan oleh pemerintah AS sebelumnya di tengah gejolak Suriah, yaitu menciptakan zona aman. Dapatkah ide ini diimplementasikan, dan berpengaruhkah pada keamanan Suriah? Atau sebaliknya, akan menambah runyam situasi keamanan di negara pimpinan Presiden Bashar al-Assad ini?
Dalam konferensi pers belum lama ini Trump menyalahkan Eropa karena telah membiarkan jutaan orang berdatangan ke Jerman dan negara-negara Eropa lainnya, lalu dia mengaku tidak ingin melihat negaranya tertimpa hal yang sama.
25 Januari lalu dia juga menyatakan akan diadakan zona keamanan untuk rakyat Suriah. Dia mengaku akan meminta Pentagon dan Kemlu AS supaya menyusunkan rencana terkait pengadaan zona aman Suriah. Dalam draf instruksinya disebutkan bahwa Kemlu AS bekerjasama dengan Pentagon dalam kurun waktu paling lambat 90 hari sejak penyampaian instruksi itu ditugaskan menyiapkan prakarsa pembentukan zona aman di Suriah dan kawasan sekitarnya untuk para pengungsi Suriah.
Penghuni baru Gedung Putih ini menyebut prakarsa itu diharapkan dapat menempatkan warga sipil Suriah di sebuah kawasan yang terjamin keamanannya sambil mereka menunggu momen kepulangan ke kampung halaman masing-masing ataupun menanti izin tinggal di negara lain.
Hanya saja, orang tentu tak semudah itu orang percaya kepada klaim ini. Banyak pengamat memastikan kebijakan pemerintah AS sekarang terkait krisis Suriah akan jauh berbeda dengan kebijakan luar negeri AS di era kepresidenan Barack Obama. Dalam banyak hal Obama tidak bermaksud melibatkan AS secara langsung dengan menempatkan pasukan darat di Suriah, sedangkan keputusan Trump belakangan ini mengindikasikan keinginannya untuk menggerakkan negaranya agar bermain lebih serius dan terbuka.
Sejak awal krisis Suriah, Obama menyadari besarnya dana dan dampak campurtangan langsung sehingga dia memilih bertindak ekstra hati-hati. Meskipun ada dorongan dari sekutunya di kubu Barat-Arab (Perancis, Turki, Arab Saudi dan Qatar), Obama masih dapat menahan tentara AS dari terlibat langsung dalam perang Suriah.
Sedangkan Trump, meski mengaku tidak ingin terjerumus masuk dalam berbagai krisis di Timteng, tindakannya terkait prakarsa zona aman di Suriah justru memperlihatkan gelagat sebaliknya. Prakarsa ini jelas meniscayakan intervensi aktif AS dan penggunaan kekuatan militer dalam isu Suriah.
Ini merupakan pertama kalinya Trump sebagai presiden AS menyatakan sikapnya mengenai perang Suriah, meskipun bukan baru sekarang dia berbicara mengenai pengadaan zona aman di Suriah. Pernyatan soal zona ini sudah berulangkali dia katakan di masa kampanye pilpres AS.
Gagasan pengadaan zona aman di sebuah negara yang dilanda perang juga bukan hal baru dalam sejarah dunia modern. Asumsinya ialah bahwa zona ini bertujuan menciptakan wilayah yang steril dari kekerasan melalui pengamanan yang dijamin oleh satu dan sekelompok negara, sehingga di situ warga sipil bisa terlindungi dari kecamuk perang pihak-pihak yang bertikai.
Untuk Suriah, penerapan prakarsa demikian tampak tidak memiliki prospek yang cerah. Gagasan yang dilontarkan tanpa ada kejelasan mengenai rinciannya tentu menimbulkan banyak ambigu. Pertanyaan yang pertama kali mengemuka ketika Trump menyatakan ingin mengusung prakarsa ini ialah siapa atau kelompok mana yang akan menjamin pelaksanaannya? Kemudian, sejauhmana pengamanannya, dan apakah juga mencakup zona larangan terbang?
Pada dasarnya, keinginan Trump itu sendiri sudah memberikan kejelasan sikapnya dalam masalah ini, sebab zona aman tanpa pengadaan zona terbang tidaklah efektif. Statemen-statemen Trump mengindikasikan hasrat Washington untuk menggunakan kekuatan militer.
Selanjutnya, pihak mana yang diasumsikan sebagai bahaya? Zona ini ditujukan terhadap ISIS ataukah terhadap pasukan pemerintah Suriah dan sekutunyanya? Sebagian pengamat berpendapat bahwa prakara Trump bisa jadi akan terjebak pada pengambilan keputusan beresiko tinggi, termasuk penembak jatuhan pesawat tempur Suriah atau Rusia, atau penempatan ribuan tentara AS di Suriah.
Peluang untuk implementasi prakarsa ini juga dipersempit oleh beberapa tantangan dan ambiguitas lain, terutama tidak adanya kesamaan persepsi terhadap prakarsa Trump di antara pihak-pihak yang bertikai dan kekuatan-kekuatan yang berpengaruh dalam krisis Suriah.
Jubir Presiden Rusia Dmitry Peskov,mengatakan, “AS harus memperhatikan semua kemungkinan dampak pengadaan zona aman di Suriah untuk para pengungsi.” Dia juga mengingatkan bahwa AS tidak berunding dengan Rusia mengenai prakarsa ini sehingga prakarsa ini merupakan “urusan AS sendiri.”
Sikap Turki juga tak seirama dengan dengan AS. Ankara menyebut tujuan utama prakarsa itu ialah menghadapi Bashar al-Assad, sedangkan Washington mengklaim bertujuan memerangi ISIS.
Suriah sendiri melalui menlunya, Walid Moallem menegaskan, “Segala bentuk upaya mengadakan zona aman untuk pengungsi tanpa koordinasi dengan Damaskus adalah tindakan yang tak aman, merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah, dan dapat menimbulkan aksi-aksi berbahaya.”
Senada dengan ini, Menlu Rusia Sergei Lavrov menyatakan, “Moskow siap mempelajari inisiatif Trump mengenai zona aman, dengan persyaratan terutama mendapat kesepakatan dari Damaskus.”
Damaskus jelas tidak akan menyetujui inisiatif itu karena AS pasti menyimpan tujuan-tujuan di balik layar. Damaskus kuatir Suriah akan menjadi Libya jilid II di mana rezimnya tumbang dan konflik berdarah berkelanjutan di saat zona aman telah diadakan oleh NATO.
Mengingat semua persoalan ini, keputusan Trump untuk mengadakan zona aman dalam krisis Suriah tampaknya hanya sebatas manuver politik yang tidak implementatif. Prakarsa ini hanya akan dapat diwujudkan apabila mendapat persetujuan dari pemerintah Suriah dan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang berpengaruh, khususnya Rusia, Iran, dan Turki.
Alhasil, Trump berusaha tampil beda dengan Obama, dan upayanya untuk mewujudkan prakarsa ini sangat berpotensi menjebaknya dalam dilema besar di tengah krisis multidimensional Suriah.
Sumber: IRNA/Rai al-Youm.