Jakarta, LiputanIslam.com–Prabowo Subianto menolak berkomentar saat ditanyai wartawan terkait gugatannya atau sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Nanti dulu, ini masih Lebaran. Sudah ya, terima kasih,” kata Prabowo sambil menuju ke mobil Lexus bernomor polisi B 17 GRD, Jakarta, Senin 28 Juli 2014, seperti dikutip Vivanews. Saat itu Prabowo usai menyambangi kediaman Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 47, Jakarta Pusat.
Sementara itu, anggota Tim Pembela Merah Putih Maqdir Ismail mengungkapkan bahwa tidak ada kejanggalan-kejanggalan yang subtansial dalam gugatan sengketa pilihan presiden yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Dia berharap Mahkamah Konstitusi bisa melihat inti dari gugatan tersebut dan nantinya gugatan itu akan diperbaiki.
“Kesalahan pada penjumlahan saja saya kira, itu tidak substansial. Saya rasa ada margin error saja, kesalahan ketik. Kita serahkan saja kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau mereka masih mau berkenan memperbolehkan perbaikan typo error itu,” ujar Maqdir Ismail, Minggu (27/7) seperti dikutip Merdeka.com
Berkas gugatan tim Prabowo disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada 25 Juli lalu dan diunggah di situs resmi MK. Karena itu, masyarakat berkesempatan untuk mengkritisinya. Ada dua file PDF berisi berkas gugatan yang diunggah MK di situs web resminya. Berkas awal sebanyak 55 halaman. Adapun berkas yang sudah diperbaiki sebanyak 147 halaman.
Dalam waktu singkat muncul kritikan-kritikan dari masyararat terkait kejanggalan-kejanggalan dalam dokumen gugatan. Satu di antaranya poin 4.7 halaman 8 bagian Pokok Permohonan, Prabowo-Hatta mengklaim kemenangan dalam Pemilu Presiden 2014 dengan perolehan suara 67.139.153 atau 50,25 persen, sedangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendapatkan 66.435.124 suara atau 49,74 persen.
Total persentase suara yang sudah dibulatkan itu tidak mencapai 100 persen, tetapi 99,99 persen. Angka persentase ini ditulis sama di semua bagian berkas tersebut. Pembulatan angka pada persentase suara milik Prabowo-Hatta seharusnya 50,26 persen.
Dalam dokumen yang sudah direvisi, angka persentase perolehan suara Prabowo-Hatta tetap tidak berubah, yakni 50,25 persen.
Poin 4,8 dari dokumen permohonan tersebut menyebutkan bahwa “ditemukan adanya penggelembungan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 sebanyak 1,5 juta, dan ditemukannya pengurangan perolehan suara pasangan nomor urut 1 sebanyak 1,2 juta suara dari 155.000 TPS.”
Dengan kata lain, Prabowo-Hatta menuding terdapat 2,7 juta suara yang tidak benar penghitungannya sehingga mereka dirugikan. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, selisih suara keduanya adalah 8,4 juta dengan kemenangan di pihak Jokowi-JK. Angka 2,7 juta suara tentunya tidak cukup untuk menutupi selisih suara 8,4 juta tersebut, apalagi membaliknya menjadi kemenangan Prabowo-Hatta.
Kemudian, dalam penjabaran pelanggaran di Provinsi Papua Barat, yang terdapat di halaman 140 dengan nomor sub bab XXXII, tim Prabowo-Hatta menyatakan bahwa pelaksanaan Pilpres 2014 telah dinodai pelanggaran. Yang aneh, tertulis bahwa pelanggaran itu dilakukan untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 yang tak lain adalah Prabowo dan Hatta sendiri.
“Bahwa dalam tahapan dan pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 di Papua Barat telah dinodai dengan berbagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala suku dengan maksud untuk memenangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1 dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI tahun 2014 di 9 (sembian) Kabupaten di Prov. Papua Barat,” tulis Tim Prabowo-Hatta di berkas gugatan itu.
Selain itu, terdapat kesalahan ketik yang ditemukan mulai dari gelar JK yang salah, ejaan Bahasa Inggris yang salah, penulisan Pemilu Presiden menjadi Pemilihan Kepala Daerah, hingga perbedaan nama provinsi di judul dan penjelasan.(dw)