Jakarta, LiputanIslam.com — Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Polisi Bibit Samad Rianto, mengaku pernah memberi suap kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tindakan itu dilakukannya saat menjabat sebagai Wakil Asisten Perencanaan Kapolri di Markas Besar Kepolisian RI.
“Saya ikut berdosa,” ujarnya dalam diskusi di Perbanas Institute, Selasa (1/4).
Bibit berkisah, saat itu Kepala Kepolisian RI mengundang sejumlah anggota DPR ke sebuah hotel. Tujuannya, untuk membahas undang-undang yang menyangkut kinerja kepolisian. Bibit mengatakan atasannya memerintahkan dia untuk memberi uang kepada mereka sebagai “honor” pembahasan. Bibit sempat menolak. Namun Kapolri saat itu memanggil Bibit dan mengancam memecatnya.
“Saya pikir sayang kalau aku sekarang harus berhenti, belum sempat memperbaiki polisi,” ucapnya. Bibit kemudian memutuskan menuruti perintah atasan demi memperpanjang karirnya di kepolisian.
Menurut Bibit, praktek menyuap anggota DPR dalam pembahasan Undang-undang lazim dilakukan dalam proses legislasi. “Itu ada amplopnya. Semakin banyak instansi menghendaki pasal tertentu, semakin banyak duit (yang mengalir),” kata dia.
Tidak Beretika
Menanggapi pengakuan Bibit tersebut pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda, mengatakan perkara rasuah yang diakui bekas anggota Komisi Pemberantasan Korupsi telah kedaluwarsa sehingga tak ada konsekuensi hukum apa pun terhadap Bibit. Namun ia mengkritik perbuatan tersebut sebagai tidak beretika.
“Kenapa dia baru berani ngomong sekarang?” kata Huda saat dihubungi, Rabu (2/4). “Coba kalau dulu, tak mungkin Bibit mengaku.”
Kedaluwarsa perkara hukum, menurut KUHP, adalah hingga 18 tahun.
Kala menjabat Wakil Asisten Perencanaan Kapolri di Markas Besar Kepolisian pada 1996, Bibit diperintahkan menyuap anggota DPR untuk melancarkan proses legislasi. Bibit mengaku sempat menolak perintah atasannya, tapi tak kuasa menolak karena diancam dipecat.
Huda juga menilai Bibit tak memiliki moral dan etika dengan mendaftar ke komisi anti rasuah lalu terpilih. Musababnya, kata dia, jabatan pemberantasan korupsi memerlukan standar moral tinggi. Saat seleksi harusnya dia mengaku. “Memberantas rasuah harusnya dengan sapu bersih. Bukan sapu kotor seperti Bibit,” katanya.(ca/tempo.co)