Bengkulu, LiputanIslam.com – Berbagai cara terus dilakukan oleh kubu capres dan cawapres Prabowo-Hatta untuk mempertahankan citra Prabowo di tengah isu pelanggaran HAM. Ketua tim pemenangan pasangan nomor urut 1 ini, Mahfud MD, mengatakan bahwa Soekarno dan Soehartopun ketika memerintah juga terlibat kasus pelanggaran HAM. Di saat yang sama, Marwah Daud Ibrahim, anggota tim sukses Prabowo-Hatta mengatakan bahwa sesuai rekomendasi DKP Prabowo tidak dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat.
“Jika mau buka-bukaan soal pelanggaran HAM, maka akan banyak yang kena. Bahkan termasuk Bung Karno, Soeharto, dan seterusnya harus bertanggung jawab,” kata Mahfud di Bengkulu, Jumat (20/6), seperti dikutip Kompas.
Dia menjelaskan bahwa pada tahun 1965 sebelum terjadi peristiwa G-30 S PKI dan Soekarno masih menjabat sebagai presiden telah terjadi pelanggaran HAM di mana banyak umat Islam dan para jendral yang dibantai. Sedangkan di masa kepresidenan Soeharto dia bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berupa pembantaian terhadap ratusan ribu orang yang dituding PKI.
Namun, lanjut Mahfud, semua peristiwa itu maupun tudingan pelanggaran HAM terhadap calon presiden Prabowo Subianto harus dilihat dari situasi politik yang terjadi saat itu.
“Jika dilihat dari mozaik,” kata Maffud, “Prabowo itu adalah bagian terkecil, bukan hendak mengecilkan karena saat itu dilatarbelakangi situasi politik.”
Karena itu, kata Mahfud, bangsa Indonesia harus melakukan rekonsiliasi nasional untuk menyelesaikan berbagai persoalan HAM. Sebab, jika semua itu dituntaskan maka akan banyak yang terkena.
Sementara itu, Marwah Daud Ibrahim mengklarifikasi soal rekomendasi pemecatan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrad pada tahun 1998. Marwah mengatakan bahwa sesuai rekomendasi DKP Prabowo tidak dipecat, melainkan diberhentikan dengan hormat.
“Pada dasarnya Pak Prabowo tidak dipecat. Di sini ada sejumlah bukti Keppres yang menyatakan bahwa terhitung mulai bulan November 1998 memberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ABRI dengan hak pensiun pasti kepada Letjen Prabowo Subianto,” kata Marwah Daud Ibrahim dalam jumpa pers di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Jumat (20/6/2014) sebagaimana diberitakan Detikcom.
Marwah menjelaskan bahwa Keppres bertanggal 20 November 1998 dan ditandatangani oleh Presiden Repubik Indonesia BJ Habibie itu juga berisi ucapan terimakasih dari pemerintah untuk jasa-jasa Prabowo selaku prajurit ABRI.
Mengenai isu penculikan aktivis, Marwah membeberkan dokumen yang membuktikan Prabowo tidak terlibat penculikan. Marwah mengatakan, “Yang kedua ada surat resmi dikirimkan Bapak Muladi sebagai Mensesneg kepada Komnas HAM tentang dugaan keterlibatan Mayjen TNI Prabowo Subianto dan dijawab. Surat Komnas HAM menyatakan ternyata tidak terdapat cukup bukti yang memperkuat dugaan tersebut.” (mm)