Jakarta, LiputanIslam.com – Sehari menjelang pengumuman hasil Pilpres 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan memberhentikan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Budiman. Menurut Budiman, pemberhentian itu disampaikan melalui Panglima TNI Jenderal Moeldoko. “Panglima menelepon saya dan mengabarkan pemberhentian tersebut,” kata Budiman kepada Tempo, Senin, 21 Juli 2014.
Atas dasar apa Budiman diberhentikan? Sayang, Budiman menyatakan tak menanyakan alasan pemberhentian. “Saya cuma bilang, ‘Siap laksanakan, silakan Pak,'” kata Budiman. Rencananya, Budiman diberhentikan pada Jumat, 25 Juli atau dua bulan lebih cepat. Belum jelas benar alasan pemberhentian Budiman.
Padahal, sesaat sebelum menerima kabar pemberhentian, Budiman telah menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjaga keutuhan kesatuan Indonesia pada saat pengumuman Pilpres oleh KPU.
Apalagi, Budiman menilai masyarakat Indonesia sudah menyadari pemilu adalah sarana yang sesuai dengan hukum. Secara diplomatis, ia pun mengajak rakyat untuk menjadikan Indonesia negara yang hebat dans sejahtera.
“Mari kita buat Indonesia yang aman damai sejahtera buat Indonesia hebat,” ujar Budiman saat menggelar buka puasa bersama di Mabes AD, Jakarta Pusat, Senin 21 Juli seperti dilansir Merdeka.
Budiman menambahkan, pihak juga berkerja sama dengan polisi untuk mengamankan pemilu.
“Kami siapkan betul-betul menjaga keamanan. Oleh sebab itu kami memohon untuk bersama menjaga keadaan dan kita tunjukan ke dunia luar,” katanya.
Mengenai potensi kericuhan, Budiman melihat potensi itu ada namun hanya skala kecil. Namun, dirinya akan terus memerintahkan prajurit TNI AD untuk selalu waspada.
“Kami sudah kerahkan jajaran tadi pagi, yang BKO di kepolisian jalankan tugas secara profesional, kesatuan teritorial untuk betul-betul pantau situasi, intelijen untuk dapatkan informasi sekecil apapun situasi. Jadi Insya Allah sesuai harapan berjalan lancar,” ucapnya.
Efek Manuver Politik?
“Pergantian mendadak Jenderal Budiman yang baru akan memasuki pensiun pada akhir September 2014 mendatang di tengah proses klimaks tahun politik menyisakan tanda tanya besar di masyarakat,” kata pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjadjaran,Prof Muradi, kepada Kompas.com, Senin 21 Juli 2014.
Muradi menduga pergantian ini adalah buntut dari perbedaan prinsip Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan KSAD Jenderal Budiman dalam melihat adanya anggota babinsa yang dianggap tidak netral dalam pemilu dan hal itu terbuka di masyarakat.
Adapun Muradi menceritakan, budaya pergantian dalam tubuh TNI selama ini biasanya dilakukan karena empat hal, yakni pertama, karena dianggap berhasil menjalankan tugas sehingga naik jabatan atau kepangkatan. Kedua, karena dianggap gagal dan diberhentikan di tengah jalan. Ketiga, karena alasan tour of duty sehingga pergantian adalah keniscayaan dan, yang keempat, karena alasan penyegaran dan kaderisasi.
“Pada kasus pergantian Budiman dapat dilihat pada dua alasan, yakni karena dianggap gagal dan alasan penyegaran. Kegagalan Budiman dianggap karena manuver tentang babinsa yang menggalang dukungan untuk salah satu calon. Budiman juga dianggap condong ke salah satu calon pasangan,” kata Muradi.
Muradi mengakui, meski sulit membuktikan dugaan itu, tetapi sudah menjadi isu yang berkembang di internal TNI. Apalagi, lanjut Muradi, kedekatan Budiman pada pasangan calon tidak seirama dengan visi politik Panglima TNI dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. (ba)