Jakarta, LiputanIslam.com — Joko Widodo mengaku belum tahu soal detail pelaporan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait pembukaan rekening penggalangan dana kampanye. Dia berpendapat laporan itu bagian dari kampanye hitam.
“Nanti saya lihat dulu. Saya belum ngerti,” kata Jokowi seusai pertemuan dengan Professional & Enterpreneur Community, di Menteng, Jakarta, Jumat (30/5/2014) seperti dilansir Tribunnewscom. Meski demikian, dia berkeyakinan apa yang dia lakukan terkait pembukaan rekening itu tidak melanggar hukum.
Jokowi mengatakan rekening tersebut dibuka atas nama dirinya dan Kalla, dengan tujuan yang jelas yaitu penggalangan dana kampanye. “(Pelaporan) itu digunakan untuk menjatuhkan dan menjelekkan (kami),” tegasnya
“Kalau memang itu benar (kampanye hitam), orangnya akan saya kejar. Masa buka rekening melanggar? Itu jelas atas nama Jokowi-JK. Itu untuk dana kampanye,” lanjut Jokowi.
Sebelumnya diberitakan, sekelompok orang yang menamakan diri Progress 98 melaporkan Jokowi ke KPK karena langkahnya menggalang sumbangan dana masyarakat untuk maju sebagai calon presiden. Kelompok ini berpendapat Jokowi tidak boleh menerima dana dari masyarakat karena sumbangan itu tak beda dengan gratifikasi. Alasan mereka, status Jokowi sampai saat ini masih Gubernur DKI Jakarta.
Lalu, bagaimana tanggapan KPK? Apakah benar penggalangan ini sama dengan gratifikasi?
Direktur Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi Giri Suprapdiono menyatakan, pemberian sumbangan kepada calon presiden dan wakil presiden tidak termasuk gratifikasi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, capres dan cawapres boleh menerima sumbangan dari masyarakat.
“Sepanjang sumbangan tersebut dilakukan dalam kerangka pilpres berdasarkan aturan UU 42/2008 dan peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum), hal itu tunduk ke sana,” kata Giri melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Jumat (30/5/2014).