Jakarta, LiputanIslam.com — Rapimnas PPP yang dihadiri 26 dari 34 ketua DPW dan 25 orang pengurus harian DPP memutuskan pemberhentikan sementara Suryadharma Ali (SDA) dari posisi ketua umum. Ketua DPP PPP Dimyati Natakusumah menilai Rapimnas PPP itu ilegal dan merupakan aksi makar.
“Tidak ada pasal yang bisa melengserkan ketua umum kecuali mengundurkan diri, tidak bisa melaksanakan tugas, atau meninggal dunia. Rapimnas tanpa sepengetahuan ketua umum itu ilegal dan sama saja kudeta. Ya makar, melanggar hukum,” kata Dimyati yang juga kubu SDA kepada detikcom, Minggu (20/4/2014). Dimyati turut hadir dalam deklarasi PPP mendukung Prabowo pada Jumat 18 April.
Menurut Dimyati, meski Rapimnas dihadiri oleh mayoritas DPW dan pengurus harian, namun tidak sah jika mekanismenya tidak melalui ketua umum sebagai penanggung jawab partai.
“Jadi tidak bisa lantas sekjen mengundang (DPW dan pengurus untuk Rapimnas). Sekjen hanya administrator dan waketum itu membantu ketua umum. Tidak ada waketum jadi ketua umum, waketum itu mandatnya dari ketum,” ujarnya.
“Kalau soal kuorum, siapa saja bisa membuat kuorum,” imbuh anggota Komisi III DPR itu.
Soal pernyataan bahwa Rapimnas yang terjadi akibat tindakan Suryadharma Ali yang otoriter memaksakan koalisi dan memecat 4 DPW, Dimyati menilai upaya pergantian ketua umum hanya bisa melalui muktamar yang digelar pasca Pilpres.
“Paling lambat setahun setelah pilpres ada muktamar. Masa sekjen memberhentikan ketua umum, tidak bisa. Kan tidak mungkin juga ada gubernur memberhentikan presiden,” ucap mantan Bupati Pandeglang itu.
Sementara itu sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan keputusan memberhentikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali adalah sah. Ia menganggap keputusan yang diambil melalui rapimnas pada Sabtu (19/4) kemarin sudah memenuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“(Di AD/ART ketentuannya) Peserta 91 orang, mereka terdiri dari 50 DPP, 33 DPW, 3 majelis, dan 1 mahkamah partai. Tapi forum rapimnas tadi malam sudah didatangi 50 orang, 28 DPW, dan sejumlah pengurus harian, serta 2 pengurus majelis. Sehingga kita analogikan sah, berdasarkan AD/ART,” ujar Romi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014).
Romi kemudian menyatakan, Suryadharma tidak lagi memimpin partai berlambang Ka’bah tersebut sejak pukul 02.00 WIB tadi. Ia menambahkan, PPP selanjutnya akan menggelar mukernas dalam waktu dekat untuk menormalkan kondisi internal partai pasca keputusan yang memecah PPP itu diambil.
“Kita akan gelar mukernas secepatnya dalam beberapa hari ke depan, untuk normalisir keadaan dan situasi, dimana penandatanganan pelaksanaan capres, maka PPP putuskan dipercepat, dilakukan awal Mei 2014. Tempatnya masih akan diputuskan,” ujar Romi.
Seperti yang diketahui, PPP kubu Romi mengangkat Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas ketua umum menggantikan Suryadharma. Pencopotan ini dipilih kubunya karena menilai manuver politik Suryadharma yang merapat ke Prabowo Subianto kurang diterima kelompoknya. (ba/detik.com)