Jakarta, LiputanIslam.com – Pasca Pilpres 9 Juli lalu dengan hitung cepat yang berbeda-beda dari beberapa lembaga survey, telah membingungkan masyarakat. Hal ini yang berpotensi memicu kepanikan dan perpecahan bangsa. Terutama hilangnya kepercayaan kepada ilmu pengetahuan.
Seperti yang diketahui bersama, ada beberapa lembaga survey yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, dan ada juga lembaga survey yang memenangkan pasangan Jokowi-JK.
Karenanya, salah seorang dosen Universitas Indonesia, Sulistiyowati Irianto, mengatakan, sekitar 77 ilmuwan, peneliti dan pekerjaan akademik tergabung dalam seruan moral ilmuwan menyikapi hasil pilpres Republik Indonesia, bersedia membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membuktikan hasil hitung cepat.
“Kami, ilmuwan, peneliti, pekerja akademik di lembaga pemerintah dan non pemerintah menyediakan waktu, tenaga dan keahlian untuk melakukan uji publik terhadap hasil semua lembaga penyelenggara hitung cepat bersama dengan KPU, organisasi profesi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, dengan transparansi pelaksanaan hitung cepat,” kata Sulistiyowati di Universitas Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Juli 2014 seperti dilansir Merdeka.
Sedangkan pakar matematika dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Hendra Gunawan mengungkapkan, ilmuwan yang tergabung akan terus mengawasi jalannya penghitungan suara. Bahkan dia mengatakan tidak tidur dalam mengawasinya.
“Kalau KPU bilang tidak tidur, kami juga, kami ada dan selalu terjaga,” tegasnya.
Tidak hanya siap untuk mengawal jalannya rekapitulasi suara, akademisi ini juga menyatakan “Lima Seruan Moral Akademisi” dalam menyikapi hasil hitung cepat Pilpres.
1. Kepada para penyelenggara pemilu dan segenap perangkat pengawasan, agar memastikan penghitungan suara rakyat dengan jujur, dilandasi kehendak kuat untuk semata-mata mengutamakan keadilan bagi rakyat dan kepeningan bangsa.
2. Kepada institusi penegakan hukum, khususnya Polri, agar sungguh-sungguh menyelidiki kredibilitas, rekam jejak, dan menindak tegas lembaga survei, jika diduga kuat memalsukan data dan membohongi publik. Pemalsuan data dan pembohongan publik berdampak serius dan fatal bagi keutuhan masyarakat dan masa depan Indonesia.
Di samping itu, Polri memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga masyarakat sipil yang berpartisipasi untuk membantu proses dan memantau penghitungan suara.
3. Kepada para pengelola lembaga survei terkait penghitungan cepat, agar melakukan uji publik validitas data dengan mengklarifikasi metode dan sampelnya.
4. Kepada masyarakat ilmiah, agar ikut serta mengawal penghitungan suara, mengawasi, dan memastikan agar penghitungan yang tengah berlangsung benar-benar dilakukan dengan metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
5. Kepada elit politik, agar menahan diri dan menenangkan penduduknya untuk tidak memprovokasi pihak lain yang berbeda pilihan politiknya. (ba)