Jakarta, LiputanIslam.com — Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Budiman meminta jajarannya di semua tingkatan mencermati meningkatnya eskalasi politik menjelang dan paska pemilu 2014.
“Di Pemilu 2004 dan 2009 menjelang Pemilu Legislatif (eskalasinya) menanjak dan puncaknya pada Pileg lalu menurun sebentar kemudian meningkat menjelang Pemilu Presiden,” kata Budiman dalam teleconference dengan Panglima Kodam di seluruh Indonesia, di Jakarta, Minggu (6/4).
Budiman mengatakan menanjaknya suhu politik di 2014 diperkirakan tidak terlalu besar. Namun dia meminta kepada para Pangdam di seluruh Indonesia untuk mencermati kondisi bahwa suhu politik mencapai puncak pada 9 April dan akan menurun.
“(Suhu politik) mencapai puncak pada 9 April lalu menurun sedikit dan bersiap (meningkat) lagi di Pilpres,” ujarnya.
Budiman menjelaskan ada beberapa daerah yang memiliki potensi meningkatnya suhu politik seperti Nanggroe Aceh Darussalam karena terjadi dua kali konflik kekerasan. Selain itu, menurut dia, di daerah Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan lebih besar.
“Di Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan lebih besar, Kalimantan aman, dan Papua, ada di beberapa daerah saja,” katanya.
Menurut dia, tingkat kecerdasaan masyarakat saat ini tinggi sehingga ketegangan bisa dikurangi. Selain itu peranan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sangat besar dalam kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2014.
“Karena kedua lembaga itu harus sinergi agar pemilu berjalan sukses,” katanya.
Dia menjelaskan TNI AD membantu dalam distribusi logistik pemilu dan keluhan yang ada dilapangan adalah kondisi geografis. Namun secara umum distribusi logistik yang dilakukan TNI AD sudah berjalan baik.
“Di Papua masih ada masalah pada distribusi logistik,” katanya.
Dalam acara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengatakan dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 ada tiga daerah yang mendapatkan perhatian khusus, pertama Aceh karena ada partai lokal. Kedua, menurut dia, Provinsi Lampung yang harus disediakan satu surat suara lagi karena bersamaan dengan Pemilihan Gubernur Lampung.
“Lalu provinsi DKI Jakarta, karena jumlah surat suara berbeda disebabkan tidak memiliki DPRD untuk tingkat Kabupaten/ Kota,” kata Husni.
Dia juga menjelaskan, Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapat perhatian karena faktor keamanan dan distribusi logistik yang terkendala geografis.
Menurut dia, KPU memantau agar distribusi logistik pemilu tercapai minimal sehari sebelum pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
“Surat suara sudah 100 persen didistribusikan dan KPU di daerah membutuhkan rasa aman dalam pelaksanaan pemilu,” ujarnya.(ca/republika.co.id)