Jakarta, LiputanIslam.com – Sengketa Pilpres masih panjang, apalagi, kubu Prabowo-Hatta menilai bahwa gugatan di Mahkamah Konstitusi bukanlah pertarungan terakhir. Guna mengungkap kecurangan dalam Pilpres 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi –JK, pihaknya siap untuk membawa kasus ini ke panitia khusus (Pansus) Pilpres di DPR.
“Pertarungan ini bukan hanya di MK. Ada Pansus Pilpres yang akan dimulai setelah sidang paripurna tanggal 15 Agustus. Jadi, pertarungan ini masih panjang. Jadi pertarungan ini bukan hanya di MK, tetapi di DPR RI,” ujar anggota Timkamnas Prabowo-Hatta, Andre Rosiade, di Kantor Tim Pemenangan Prabowo- Hatta, Jakarta.
Menurutnya, Pansus Pilpres ini menunjukkan betapa solidnya koalisi Merah Putih dan menepis berbagai tundingan yang tim koalisi Merah Putih pecah. “Nanti kita lihat saja, Pansus Pilpres akan menunjukkan betapa solidnya koalisi Merah Putih dalam membongkar pelanggaran-pelanggaran Pilpres,”tuturnya.
Bukankah it keputusan MK bersifat mengikat dan final?
“Di atas MK, ada Undang-Undang. Kalau UU berubah maka bisa berubah semuanya. Jadi, tidak mendahului proses Pansus,” tandas Andre.
Andre mengharapkan Pansus Pilpres dapat menguliti segala dugaan kecurangan-kecurangan yang ada karena memiliki waktu yang cukup panjang. “Pansus ini lebih memiliki ruang waktu daripada MK. MK kan terbatas waktu, Pansus lebih panjang waktunya, mereka bisa bersidang tiap hari demi menyelidiki seluruh berkas dan kecurangan yang ada.”
Andre juga masih meragukan apakah DPRD DKI Jakarta menyetujui Jokowi mengundurkan diri dari jabatan gubernur. “Kita belum tahu apakah pengunduran Jokowi di DKI diterima atau tidak. Jadi, jangan bikin rumah transisi dan kabinet bayangan dulu lah,” katanya, seperti dilansir Suara Pembaruan, 1 Agustus 2014.
Kuasa Hukum KPU Minta Kubu Prabowo-Hatta Berikan Data Berjenjang
Sementara itu, di lain pihak, atas gugatan yang diajukan tim Prabowo-Hatta ke MK dalam sengketa hasil Pemilihan Presiden 2014 , kuasa hukum KPU sebagai pihak tergugat pun menantang kubu Prabowo-Hatta untuk berikan data berjenjang. “Perhitungan suara kita harus memiliki data berjenjang supaya tahu data dari mana. Pihak lawan juga harus kita tantang untuk berikan data berjenjang,” ujar Kuasa Hukum KPU Adnan Buyung Nasution.
Dari laporan Detikcom, 2 Agustus 2014, data berjenjang yang diminta Adnan mulai dari tingkat bawah hingga atas. Yakni data dari TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga nasional. “Jangan hanya data pusatnya saja. Itu juga mereka harus buktikan dapat data dari mana,” ujar Adnan.
Adnan juga mempertanyakan 10 daerah yang dipersoalkan tim Prabowo-Hatta, namun tak disebutkan apa permasalahannya. 10 daerah itu adalah NTB, Kalbar, Kalteng, Kepri, Kalsel, Kaltim, Sulut, Sulteng, Maluku, dan Sulteng. “Ada 10 daerah yang dipersoalkan namun tidak disebutkan apa yang dipermasalahkan, tapi masalahnya belum tahu seperti kucing dalam karung,” kata Adnan. (ba)