Jakarta, LiputanIslam.com – Walau sering menggoreng isu SARA, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mengaku tidak keberatan apabila nantinya Jakarta dipimpin oleh Ahok, yang berasal dari etnis China dan beragama Kristen. Hal itu bisa saja terjadi jika Gubernur non-aktif Joko Widodo, disahkan sebagai presiden terpilih oleh KPU.
Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Triwisaksana, menegaskan bahwa pihaknya selalu taat pada konstitusi. “Jadi, kan menurut undang-undang, Plt Gubernur akan menjadi gubernur pengganti jika gubernur berhalangan tetap. Saya kira Ahok ikut Jokowi sebagai Wagub hampir 2 tahun. Jadi, tidak akan masalah apabila nantinya dia naik sebagai gubernur. DPRD siap bekerja sama karena kita taat konstitusi,” katanya seperti dilansir Kompas, 18 Juli 2014.
Meski demikian, Sani menegaskan, pihaknya tetap ingin agar Jokowi kembali lagi sebagai gubernur, yang artinya presiden terpilih adalah Prabowo Subianto. PKS, kata Sani, tak pernah merasa keberatan Jokowi kembali lagi sebagai gubernur.
“Ya, tidak apa-apa jika Jokowi kembali. Kita akan terima karena taat konstitusi. Jadi, tidak ada masalah. Karena kalau Prabowo menang, artinya tidak ada yang perlu dipersiapkan secara administrasi,” ujarnya.
Sampai saat ini, KPU masih melakukan proses penghitungan suara. Rencananya, pengumuman pemenang pemilihan presiden akan dilakukan pada Selasa, 22 Juli 2014.
Dari laporan Beritasatu, berdasarkan data dari situs KPU serta hasil rekapitulasi di semua provinsi, pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla meraih suara terbanyak dan kemungkinan besar ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres 2014.
Pasangan Jokowi-JK mampu meraup 70.675.237 suara (53,18 persen), sedangkan pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meraih suara 62.230.557 suara (46,82 persen).
Jokowi-JK menang di 23 provinsi, yakni Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung (Babel), Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua, dan Papua Barat.
Sedangkan, Prabowo-Hatta unggul di 10 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Gorontalo, dan Maluku Utara. (ba)