LiputanIslam.com – Israel adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang menghargai demokrasi dan kebebasan. Sementara, negara lainnya di kawasan tersebut mengekang warganya dan diperintah oleh rezim diktator. Ini klaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada sebuah wawancara yang ditampilkan di laman World View Project, sebuah proyek ambisius milik Youtube, Jumat, 1 Maret 2011, yang dikutip oleh Vivanews (1/4/2011).
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Prinsip utama demokrasi adalah kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum. Semua warga negara juga berhak untuk turut berpartisipasi dalam pengaturan negara, dan penegakan HAM. Apakah kesetaraan itu sudah benar-benar berlaku di Israel sebagaimana klaim Netanyahu? Untuk menjawabnya, Liputan Islam menyajikan pandangan dari Ben White, seorang jurnalis lepas, penulis dan juga aktivis yang fokus di dalam masalah Palestina/Israel. Ia adalah lulusan Universitas Cambridge.
“Is Israel a democracy atau an ethnocracy?” Itu adalah pertanyaan yang diajukan oleh Ben White di newstatesman.com pada tahun 2012. Tentunya, pertanyaan ini memiliki dasar yang jelas karena justru kebijakan –kebijakan yang diambil Israel lebih mengarah kepada rasisme.
John Dugard, mantan anggota PBB yang menuliskan kata pengantar pada buku yang ditulis oleh Ben White, menyebutkan: “Kebijakan rasis ini adalah kebijakan versi Israel sendiri yang telah dikecam secara universal.”
Tidak mungkin memahami “sistem” ini tanpa mengingat kembali bahwa negara itu didirikan melalui pembersihan etnis yang terjadi di Nakba. Dengan berdirinya Israel di tahun 1948, sebanyak 90 persen warga Palestina yang sudah menetap di dalam negara baru itu, diusir, harta kekayaan mereka dijarah, dan tidak punya hak untuk kembali ke kampung halamannya.
Dari tahun 1948 hingga tahun 1953, 95 % komunitas Yahudi didirikan di atas rumah warga Palestina yang diusir. Jumlah lahan milik warga Palestina diambil alih oleh undang – undang Israel yang disebut sebagai “Absentee Property Law” yang berjumlah sekitar 20 % dari luas wilayah sebelum tahun 1967.
Ben juga menuturkan bahwa para pejabat Israel secara terbuka berbicara tentang ‘Yahudisasi’ daerah, dan dalam pemerintahan Israel, ada peran lembaga Zionis [Zionist institutions, the Jewish Agency/World Zionist Organisation and Jewish National Fund] yang memberikan hak istimewa untuk orang Yahudi, mendapatkan jaminnan dari negara dan memiliki posisi dengan otoritas melakukan tindakan yang dapat merugikan orang-orang non-Yahudi.
Dengan demikian, adanya ketidaksetaraan yang dialami oleh masyarakat Yahudi dan non-Yahudi di Israel, apakah merupakan indikasi berjalannya pemerintahan yang demokratis? (ba/LiputanIslam.com)