Ada berita hangat terkait Hizbut Tahrir dalam beberapa waktu terakhir ini. Menurut Bersama Dakwah, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah menyiapkan diri menjadi partai politik (parpol) di Indonesia. Alasannya, HTI menginginkan pemerintahan di Indonesia berdasarkan syariah dan kembali pada khilafah. Berikut berita selengkapnya:
Ketua DPD I Muslimah HTI Kalsel, Fatmawati Nabila, target HTI sebenarnya bisa menjadi parpol pada 2014 ini. Namun, pihaknya terkendala administrasi.
“Target kami pada 2014 ini sudah termasuk dalam parpol. Hanya karena ada beberapa persyaratan yang belum kami penuhi, maka kami harus bersabar lagi. Kami ingin mengajak masyarkat untuk meninggalkan demokrasi,”ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Batung Batulis, 31 Maret 2014, seperti dikutip Fimadani dari Radar Banjarmasin.
Fatmawati menambahkan, demokrasi hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan tidak berpihak kepada masyarakat. Demokrasi hanya memberikan janji tanpa pernah memberikan bukti nyata kepada masyarakat.
“Jika kita kembali ke jalan yang benar berdasarkan syariat, jelas Indonesia tidak akan seperti ini,” ujar Fatmawati yang berprofesi sebagai dokter ini.
Pihaknya gencar mengupayakan perubahan dalam sistem pemerintahan sekarang dan menginginkan masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan tak terbuai dengan janji-janji.
Diperjelas oleh Nabila, demokrasi itu sebuah sistem aturan hidup, sebuah model negara tertentu yang didasari dari sekularisme, kapitalisme dan kebebasan.
Sementara Koordinator Lajnah Kontak Intelektual, Hastin Umi Anisah mengatakan, dengan sistem demokrasi tidak menguntungkan Indonesia. Menurutnya, dari Sabang sampai Marauke orang asing yang menjadi pemilik hasil bumi di Indonesia.
Dengan kembali ke sistem khilafah, maka Indonesia mampu kembali mendapatkan apa yang dibutuhkan masyarakat.
“Islam mengatur apa yang harus dimiliki negara dan apa yang dimiliki individu. Semuanya harus seimbang dan masyarakat harus mendapat kesejahteraan. Kita ini kaya, tapi dengan demokrasi kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun dengan khilafah kita mampu kembalikan kedaulatan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi,” ujar Umi yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Unlam ini. [AM/bersamadakwah]
Namun, jauh hari sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Ustad Ismail Yusanto, ketika ditanya apakah HTI akan menjadi partai politik, beliau menjawab, “Ha…ha…ha… Tujuan perjuangan kita adalah perubahan peradaban. Kami belum melihat pentingnya perjuangan ini dilakukan lewat partai. Kami tidak ingin peradaban itu dipaksakan sebagaimana yang mereka lakukan. Kita inginkan agar perubahan peradaban itu muncul dari arus bawah, dari masyarakat,” kata Ustad Yusanto. Penegasan itu disampaikan Ustadz Ismail di redaksi Tribun Timur, Jl Cenderawasih, Makassar, Sabtu (15/3/2014) sore.
HTI Terpecah?
Kesimpulan ini terlalu ekstrem. Namun layak untuk dipertanyakan. Sebagai satu kesatuan tubuh, seharusnya HTI satu suara. Mengapa demikian? Karena HTI adalah ormas pejuang syariah dan khilafah, jika pejuangnya saja tidak satu suara, bagaimana mungkin khilafah bisa terbentuk? Apakah tidak merepotkan jika beda suara ini tidak bisa dijembatani? Bagaimana jika nanti ketika khilafah akan segera berdiri, ternyata ada ada perbedaan pendapat dalam memilih siapa yang akan menjadi khalifah, haruskah darah tertumpah lagi karena menurut hadist yang sering dilontarkan oleh Hizbut Tahrir, bahwa jika ada dua orang khalifah, maka penggallah leher salah satunya. 😀
Namun bagaimanapun, ada yang sangat kontradiksi dari pernyataan Ismail Yusanto jika dibenturkan dengan ideologi yang diusung oleh HTI. Bagi HTI, demokrasi itu adalah sistem kufur yang merusakkan, dan tidak kebaikan appaun didalamnya. Namun mengapa Ismail –masih menurut Tribun Timur, membantah lembaga pejuang khilafah ini anti-pemilu?
“Siapa bilang HTI anti-pemilu. Kami juga tidak pernah menyerukan golput. Yang kami selalu ingatkan adalah ‘haram hukumnya’ memilih caleg atau pemimpin yang tidak bermoral. Kami selalu ingatkan kepada kader dan masyarakat agar memilih caleg dan pemimpin yang peduli pada syariat Islam,” jelas Ismail.
Mari Melawan Lupa
Tak ayal, perubahan drastis dari sikap Hizbut Tahrir ini menimbulkan pertanyaan, mengapa HT begitu mudah berubah halauan atau plin plan? Bagaimanakah sesungguhnya ideologi HT? Menurut yang disampikan Fahlesa Munabari, seorang alumnus Universitas Gajah Mada yang konsen melakukan penelitian Hubungan Internasional, Politik Islam, dan Studi Konflik dan Perdamaian, dalam jurnalnya mengungkapkan,”Perlu dicatat bahwa HT menggunakan konsep tholabun nusroh (mencari perlindungan) untuk memudahkan, membantu, mendorong cita-cita kelompoknya menuju kekhalifahan. Menurut konsep ini, HT memberikan bai’ah (janji setia) untuk pemimpin tertentu – yang memegang kekuasaan atau kemungkinan besar akan memegang kekuasaan dalam waktu dekat. Hal ini jelas terlihat saat HT mengirim delegasi untuk bertemu dengan Ayatollah Khomeini di Paris pada malam Revolusi Iran, meminta pemimpin spiritual Iran untuk menjadi khalifah dengan syarat bahwa ia setuju dengan usulan konsep kekhalifahan ala HT. Lobi ini berakhir dengan kegagalan karena Imam Khomeini tidak memberikan tanggapan [yang positif] yang kemungkinan besar dikarenakan pemahaman yang berbeda”
Jika pada ideologi sesungguhnya Hizbut Tahrir adalah anti demokrasi, dan pada pemilu kali ini sikapnya mulai berubah haluan kendati tetap menggunakan dalih syariah dan khilafah, apakah sesungguhnya saat ini HT sedang memainkan tholabun nusroh? Waktu yang akan menjawabnya, mari ita tunggu.
(ba/LiputanIslam.com)