Jakarta, LiputanIslam.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada hari ini, Senin (7/4) dijadwalkan akan diperiksa Badan Pengawas pemilu (Bawaslu). Pemanggilan pemeriksaan ini untuk kali keduanya, setelah sebelumnya, Bawaslu melayangkan surat pemanggilan pertama untuk diperiksa hari Jum’at (4/4), namun SBY mangkir.
Anggota Bawaslu Nelson Simanjuntak mengatakan, pemanggilan ulang SBY dijadwalkan 7 April 2014. Agenda pemanggilan Presiden SBY ini terkait dugaan penggunaan fasilitas kepresidenan saat kampanye di Lampung, 26 Maret 2014.
“Pemanggilan ini untuk kali kedua atau panggilan ulang. setelah Jumat lalu, Demokrat mengonfirmasi bahwa SBY tidak bisa memenuhi panggilan pada hari itu,” katanya, di Jakarta, Senin (7/4).
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan, Bawaslu telah memanggil Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang juga menjabat sebagai presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Jumat (4/4) siang ini. Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan penggunaan fasilitas dan uang negara untuk kepentingan kampanye partai politik.
Pemanggilan Sudi Silalahi adalah untuk mengonfirmasi fasilitas negara apa saja yang melekat pada diri seorang presiden dan sejauh apa APBN harus membiayai aktivitasnya.
Adapun, pemeriksaan SBY untuk mengetahui apa ada fasilitas negara lain di luar yang diizinkan undang-undang yang digunakan SBY saat menjadi juru kampanye PD.
Langkah Bawaslu Mendapat Dukungan
Langkah “berani” Bawaslu untuk memeriksa presiden ini mendapat banyak dukungan masyarakat, termasuk para politisi “oposisi”.
“PDI Perjuangan mendukung sepenuhnya upaya KPU-Bawaslu guna memastikan pemilu berjalan lebih fair dan demokratis, termasuk termasuk bersih dari berbagai bentuk ketidakadilan akibat penyalahgunaan fasilitas negara,” kata Tjahjo Kumolo, Sekjend PDI Perjuangan kepada media, Minggu (6/4).
Sementara politisi senior Golkar Bambang Soesatyo mengecam langkah Partai Demokrat meminta klarifikasi ke Bawaslu terkait dengan pemanggilan SBY. Bambang menyebut langkah tersebut sebagai bentuk arogansi Partai Demokrat.
“Inisiatif DPP Partai Demokrat meminta klarifikasi ke Bawaslu kurang relevan karena Partai Demokrat tidak kapabel untuk menjelaskan duduk persoalannya, terutama menyangkut daftar fasilitas negara yang melekat pada presiden,” kata Bambang.
“Seharusnya yang menentukan ada tidaknya pelanggaran adalah Bawaslu, bukan Partai Demokrat sendiri,” tambah Bambang.
Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia (KIPP) juga menyatakan dukungannya atas langkah Bawaslu tersebut.
“KIPP Indonesia mendukung penuh langkah Bawaslu memanggil Presiden RI SBY untuk mengklarifikasi dan meminta keterangan darinya seputar pelanggaran kampanye yang dilakukannya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal KIPP, Girindra Sadino dalam pernyataannya, Minggu (6/4).(ca/aktual.co/tribunnews.com)