Jakarta, LiputanIslam.com — Fatwa haram memilih pasangan Jokowi-Jusuf Kalla yang dikeluarkan oleh Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali Lc, MA sempat marak beredar, walau kini sudah tidak terdengar lagi gaungnya. Bagaimana tanggapan ormas Islam lainnya?
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengkritisi sikap sebagian ulama yang terpancing untuk menyeret sebuah fatwa sebagai produk agama ke dalam proses pesta demokrasi. Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf menegaskan, poin dari latar belakang rencana pemberian fatwa haram pilih Jokowi-JK lah yang perlu disoroti.
Dia mengatakan, bahwa PDIP menolak Perda Syariah karena tak sesuai dengan kemajemukan bangsa sudah tidak layak diperdebatkan. Mengapa?
“Yang namanya syariah itu, murni semua diambil dari aturan kitab suci Al-Quran, apa ada daerah di Indonesia yang menerapkan kemurnian itu ?” tanyanya di Jakarta, Sabtu, 28 Juni 2014 seperti dilansir Republika.
Dia mencontohkan, peraturan di Aceh yang tidak murni seutuhnya dapat disebut sebagai peraturan berbasis syariah. Menurut Slamet, ketentuan di Aceh bila ingin dikategorikan syariah harus sepenuhnya berdasar pada ayat suci Al- Quran.
“Kalau syariah itu jelas, tidak boleh lakukan ini ayatnya ini, harus melakukan itu dasar ketentuannya ayat itu,” katanya.
Untuk itulah menurutnya, isu fatwa haram memilih Jokowi-JK tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Pasalnya, dari awal di matanya kesalahan sudah ada pada ucapan pencetus larangan Perda Syariah ini yang kemudian ditafsirkan keliru pula oleh sebagian ulama.
“Jelas di mata PBNU tidak ada itu yang murni menerapkan aturan Islam di Indoneisa, jadi Perda Syariah itu bukan seperti yang dibayangkan. Anggap saja Trimedya Panjaitan (politisi PDI P) salah ucap soal Perda Syariah, karena memang dia itu keliru memahami soal Perda Syariah,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintahan Jokowi-JK akan melarang munculnya peraturan daerah baru yang berlandaskan syariat Islam. Namun, khusus untuk Aceh, PDIP akan memberikan keistimewaan.
Muhammad As Hikam, pengamat politik dari kalangan NU menilai bahwa fatwa FUUI itu termasuk dalam kategori kampanye yang menggunakan kebencian dan berpotensi memecah belah rakyat khususnya umat Islam. Fatwa haram memilih pasangan Jokowi-JK sangat tidak nalar dan tidak bisa dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku. FUUI berhak penuh untuk tidak mendukung Jokowi-JK tetapi harus dengan cara-cara yang tidak menabrak aturan dan etika. (ba)