Malang, LiputanIslam.com – Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang mendesak Partai Demokrat, dan Panwas Kabupaten Malang, segera mencopot banner milik Pieter C Zulkifli, caleg Partai Demokrat di daerah pemilihan V Malang Raya, Jawa Timur, yang menggunakan kata “Bismillahirrahmanirrahim” dalam huruf Arab.
Masyarakat disebut merasa gerah melihat banner tersebut, karena digunakan oleh seorang caleg non-muslim.
“Sebelum umat Islam di Malang melakukan hal yang tidak diinginkan, saya harap Partai Demokrat, Panwas Kabupaten Malang dan pihak tim sukses Pieter sendiri segera mencopot banner itu yang sudah banyak beredar di beberapa desa di Malang Raya,” tegas Muhammad Ali Pasha, Ketua PAC GP Ansor Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, Rabu (26/3).
“Kasus itu jelas penistaan agama dan melecehkan umat Islam. PG Ansor Kabupaten Malang, akan mendukung umat Islam apabila ada orang melecehkan Islam. Kita akan selalu melindungi umat Islam yang membela agamanya,” tegas Ali.
Selain itu, menurut Ali, Pieter C Zulkifli harus meminta maaf kepada seluruh umat Islam, terutama di Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu).
“Pihak Panwas harus tegas dan bertindak untuk mengamankan banner itu. Sebelum umat Islam bertindak anarkis,” kata Ali lagi.
“Apa yang dilakukan Pieter harus diproses sesuai proses hukum yang ada. Kalau memang sudah ditarik, mengapa banner itu masih di desa-desa. Jika tidak segera ditarik, kita akan kembali melakukan aksi,” ancam Ali.
Dalam waktu dekat, GP Ansor Malang juga akan mendatangi Kantor Partai Demokrat Kabupaten Malang. “Kita akan meminta agar banner itu ditarik di beberapa daerah. Karena keberadaan banner itu sudah meresahkan masyarakat Malang,” katanya.
Sementara itu, Abdul Mujib Idris, tokoh pemuda Nahdlatul Ulama di Kabupaten Malang, mengaku heran dengan kinerja Panwas Kabupaten Malang yang terkesan tidak responsif.
“Panwaslunya yang tidak tegas, sudah jelas bukan orang muslim, gunakan ayat-ayat Al Quran, keberadaan banner itu tidak dilarang,” katanya.
Dia memperingatkan, jangan sampai agama Islam diadu dengan agama lain. “Jangan sampai ada perang antara umat Islam dan umat non muslim. Kita selama ini duduk berdampingan, damai. Jangan karena sebuah banner yang untuk kepentingan pribadi umat jadi korban,” katanya.
Di tempat berbeda, Muhlis Ali, Koordinator Gerakan Anti Penistaan Agama Malang juga menegaskan, tuntutannya kepada Pieter murni sebagai gerakan masyarakat dan pemuda muslim.
“Tidak ada urusan dengan backing mem-backing. Ini urusan prinsip dan keyakinan yang harus ditegakkan, tidak ada oknum politis yang menjadikan agama sebagai komunitas, apalagi bukan keyakinannya sendiri,” tegas Muhlis.
Di tingkat Nasional dari berbagai elemen telah membentuk Gerakan Anti Penistaan Agama. “Hari Jumat (28/3/2014), akan menggelar aksi dan akan melaporkan perbuatan Pieter itu ke KPU Pusat dan Bawaslu,” kata Muhlis.
Aksi di Jakarta itu akan diikuti oleh massa dari Gerakan Anti Penistaan Agama, Elemen Komite Solidaritas Pemuda Muslim, Gerakan Muda NU, Higemura, Jaringan Aktivis HMI dan Kaukus Pemuda Malang Raya.
“Kita tegas apa yang dilakukan Pieter itu adalah penistaan agama. Sampai sekarang tidak tidak meminta maaf,” kata Muhlis.(ca/kompas.com)