Jakarta, LiputanIslam.com – Partai Gerindra menepis dugaan bahwa partai yang mengusung pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta ini telah melakukan kampanye hitam anti capres Jokowi dengan membuat surat palsu atas nama Jokowi.
“Tidak ada strategi black campaign dari koalisi Pak Prabowo-Hatta. Saya yakin, bukan kader kami yang bikin surat itu. Terlalu kasar kalau pihak kami yang bikin. Jelek mainnya,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sudaryono, Senin kemarin (2/6/2014).
Pernyataan itu dikemukakan terkait beredarnya surat palsu permohonan penangguhan penyidikan atas nama Gubernur DKI Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta kepada Jaksa Agung RI.
Sudaryono menilai pemalsuan surat semacam itu sama sekali tidak mencerminkan sikap partainya. Prabowo-Hatta tidak perlu melakukan kampanye hitam karena masih banyak keunggulan pasangan itu yang bisa dikemukakan kepada publik.
Di pihak lain, kubu Jokowi melalui tim advokasi hukumnya Trimedya Panjaitan telah melaporkan salah seorang anggota Tidar, organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra, kepada Badan Reserse Kriminal Mabes Polri.
Edgar Jonathan S., Ketua Tidar Jakarta Selatan, dituding kubu Jokowi memalsukan surat permohonan penangguhan penyidikan atas nama Jokowi.
“Dari hasil komunikasi, bisa dilihat nama Edgar Jonathan S. Dia Ketua Tidar Jakarta Selatan,” kata Trimedya yang membawa beberapa saksi untuk diambil keterangannya oleh polisi. Saksi-saksi itu adalah orang yang menelusuri jejak Edgar di media sosial.
Berikut isi lengkap surat palsu atas nama Jokowi yang ditujukan kepada Jaksa Agung RI Basrief Arief:
Sehubungan dengan surat panggilan kepada Gubernur DKI Jakarta dari Kejaksaan Agung dengan nomor surat B-964/F.2/Fd1/05/2014 Pidsus 5B tertanggal 12 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan selaku penyidik, perihal pemanggilan Gubernur DKI Jakarta terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pengadaan Armada Bus Busway tahun anggaran 2013 oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
Bersama ini kami memohon untuk dapat diberikan penangguhan proses penyidikan sampai selesainya Pemilu Presiden untuk menjaga stabilitas politik nasional. (mm/vivanews)