Jakarta, LiputanIslam.com — Gerah oleh iklan politik yang mengungkit-ungkit “ingkar janji” Jokowi, Calon presiden dari PDI Perjuangan itu kini mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terkait dengan iklan politik tersebut.
“Kami sedang pertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum. Selasa mungkin baru kami putuskan,” katanya di sela kampanye di Cianjur, Sabtu (29/3).
Jokowi mengatakan timnya masih mengkaji lebih lanjut mengenai tindakan hukum yang akan diambil. Menurut dia, iklan tersebut mengandung dua kesalahan. Pertama, iklan itu merupakan bentuk kampanye negatif. Dan kedua, pihak yang mengeluarkan iklan itu tidak pernah meminta izin untuk menggunakan wajahnya. “Mereka tidak pernah sekali pun izin wajah saya dipakai. Selain itu juga bentuk kampanye negatif,” kata Jokowi.
Iklan tersebut, kata Jokowi, juga telah mendapatkan teguran dan tindakan dari Komisi Penyiaran Indonesia. Sebelumnya Komisioner KPI Idy Muzayyad menemukan adanya iklan politik yang diduga bertujuan menyerang Joko Widodo, yang telah dideklarasikan sebagai capres PDIP.
KPI telah memberikan rekomendasi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memberikan teguran kepada lembaga penyiaran guna menghentikan penayangan iklan yang diduga bertujuan menyerang Jokowi dengan tagline “Kutagih Janjimu” itu. Sebab, iklan tersebut dianggap melanggar dari sisi materi. Idy menilai iklan “Kutagih Janjimu” itu jelas merupakan iklan politik dan hanya tayang di Global TV, MNC TV, dan RCTI.
Ketiga media tersebut berasal dari kelompok media Group MNC milik Harry Tan, calon presiden dari Partai Hanura. Maka wajar saja kalau kubu Jokowi merasa iklan tersebut adalah bentuk kampanye negatif.
Dalam iklan tersebut dipaparkan beberapa janji Jokowi kepada publik yang ternyata dilanggarnya. Seperti janji untuk tidak menjadi capres tahun 2014 dan janji menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur selama 5 tahun.(ca/tempo.co)