LiputanIslam.com – Arab Saudi belakangan mengalami geliat perubahan yang disebut-sebut sebagai “reformasi sosial”, antara lain berupa pencabutan larangan kaum perempuan mengemudikan mobil, yang pada gilirannya mengundang pertanyaan apa motivasi di balik reformasi ini? Benarkah ini reformasi sosial, ataukah sekedar tindakan bertendensi politik?
Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya menguukur level reformasi ini dan melihat mengapa terjadi di masa sekarang dengan menyorot beberapa geliat spektakuler yang antara lain;
Pertama, persiapan pembubaran Dewan Amar Makruf Nahi Munkar yang oleh sebagian orang dan media disebut “polisi agama.”
Kedua, persiapan pencabutan gelar “Khadim al-Haramain al-Syarifain” (Pelayan Kota Suci Mekkah al-Mukarromah dan Madinah al-Munawwarah) yang selama ini disandang oleh raja demi raja Arab Saudi.
Ketiga, gerakan berlabel “Visi 2030” yang dicanangkan sebagai upaya penyelamatan ekonomi Saudi dari keterpurukan.
Lantas bagaimana tafsiran untuk reformasi ini? Apakah semua ini cukup untuk menyimpulkan bahwa Saudi sedang berproses menuju demokrasi, ataukah hanya sekedar pencitraan dan tak bersangkut paut dengan reformasi? Geliat ini tidaklah lebih dari arus pencitraan yang bermuara pada beberapa target antara lain sebagai berikut;
Pertama, meyakinkan Barat bahwa kondisi sosial di Saudi sudah merespon aspirasi HAM, karena selama ini Saudi menjadi sasaran cemoohan dari berbagai lembaga peduli HAM regional dan global akibat kontinyuitas pelanggaran HAM, terutama terkait kebebasan berpendapat, toleransi, dan kesetaraan dalam rekrutmen pegawai lembaga-lembaga resmi pemerintahan.
Kedua, menciptakan prakondisi bagi Putera Mahkota Mohammad Bin Salman yang akan menjadi penerus tahta ayahnya, Raja Salman Bin Abdulaziz. Persiapan untuk ini sebenarnya sudah lama dimulai, terutama sejak Mohammad Bin Nayef dicopot dari kedudukannya sebagai putera mahkota dan jabatan lainnya pada Juni 2017.
Bin Salman belakangan mengusung program baru yang dinamai “Visi 2030” dengan tujuan membebaskan ekonomi Saudi dari keterpurukan akibat anjloknya harga minyak, berlanjutnya agresi militer terhadap Yaman, dan dukungan kepada kelompok-kelompok teroris. Program ini tak lebih dari sekedar upaya pencitraan Kerajaan Saudi di mata luar negeri, terutama di depan negara-negara Barat. Propaganda tentang ini diharap dapat membuat Bin Salman terlihat sosok reformis.
Bertolak dari data-data tersebut para pengamat memastikan reformasi Saudi bertujuan bukan untuk memperbaiki kondisi sosoal, melainkan bertendensi politik setelah Saudi menelan pil pahit kegagalan strategis di berbagai gelanggang, terutama di Suriah dan Irak akibat kehancuran kelompok-kelompok teroris dukungannya, dan kegagalannya mewujudkan kemenangan di Yaman meskipun agresi pasukan koalisi yang dipimpinnya sudah berjalan tiga tahun.
Betapapun demikian, Riyadh masih bersikukuh pada kebijakan ofensifnya terhadap pihak-pihak yang dianggapnya sebagai musuh sehingga Saudi era Bin Salman berbeda dengan era paman-pamannya yang lebih mengutamakan jalur rasuah dan mengandalkan keperkasaan AS.
Penggembosan lembaga-lembaga keagamaan dan pemikiran Wahabi di Saudi akan terus dilakukan, tapi tidak lantas berarti bahwa rezim al-Saud akan melepas sepenuhnya kartu yang selama ini mereka mainkan untuk memberikan legitimasi keagamaan di dalam dan di luar negeri.
Konflik terselubung yang terjadi Saudi antara institusi-institusi kerajaan dan aliran-aliran keagamaan akan terus berlanjut, dan terpicu terutama oleh keputusan Dewan Kerajaan membolehkan kaum perempuan mengemudi mobil, dan mengizinkan pemutaran musik dan lagu “muthrib” (melenakan) di televisi. Keputusan ini membangkit kekecewaan kelompok garis keras yang direpresentasikan oleh “al-Syeikh” yang notabene otoritas keagamaan tertinggi dan dikenal paling kaku dan ketat.
Keputusan ini membelah masyarakat Saudi menjadi dua kubu pro dan kontra, terutama karena jumlah kalangan yang menolak pembolehan perempuan mengemudi mobil tak dapat disepelekan. Mereka menganggap pembolehan ini menyalahi syariat sehingga pengemudi perempuan di mata mereka layak dihukum berdasarkan fatwa yang pernah dikeluarkan pada tahun 1990 oleh kepala Dewan Ulama Senior Syeikh Bin Baz yang wafat pada tahun 1999.
Pada level masyarakat dan negara Saudi terbelah menjadi “Wahabi” dan “dinasti al-Saud”. Bahkan juga ada kelompok ketiga yang tak kalah besar pengaruhnya, yaitu mereka yang menyambut gembira perselingkuhan antara Ikhwanul Muslimin dan Salafi/Wahabi. Kelompok ketiga ini bisa jadi merupakan kubu oposisi yang terbesar di Saudi.
Alhasil, pergesekan internal Saudi berpotensi berubah menjadi benturan yang melibatkan tiga poros, dan tak jelas apakah Bin Salman dapat mengendalikan benturan ini demi kepentingannya, ataukah negara ini akan terjebak pada episode yang lebih mendebarkan dan sarat gejolak, mengingat rekam jejak Saudi selama ini sebagai kerajaan yang tertutup dan represif.
Sumber: al-Waght.