Jakarta, LiputanIslam.com – Dulu mencaci maki Jokowi lalu hari ini memuji, itulah yang ditunjukkan oleh Fahri Hamzah, politisi Partai Keadilan Sejahtera. Ia mengaku mengapresiasi gagasan Jokowi bahwa menteri tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Dengan catatan, Jokowi harus benar-benar ditetapkan sebagai pemenang pemilu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan dilantik menjadi presiden.
“Bagus itu, tetapi kalau dia dinyatakan menang sama MK, ya,” kata Fahri, seperti dilansir Kompas.
Menurut Fahri, kebijakan tersebut memang harus dilakukan oleh siapa pun yang akan menjadi presiden berikutnya. Dia berpendapat, sudah seharusnya pejabat pemerintahan tidak rangkap jabatan dalam pemerintahan dan partai politik. Ia menilai, selama ini masih ada elite parpol yang mengemban jabatan menteri karena belum ada peraturan mengikat yang melarang hal tersebut.
“Itu akan membuat sistem lebih fokus. Artinya, siapa yang bekerja di dalam politik dan pemerintahan, seharusnya ada pembagian tugas. Nah, itu mestinya dibuat keppres. Bisa diterapkan oleh siapa pun yang terpilih nanti, Jokowi atau Pak Prabowo,” ujar dia.
Seperti diketahui bersama, selama ini Fahri sangat vokal dalam mengkritik Jokowi. Bahkan salah satu kritikan pedasnya, yaitu mengomentari ide Hari Santri-nya Jokowi dengan “sinting” dianggap sebagai salah satu penyebab berpindahnya tiga juta suara kaum santri ke pasangan Jokowi-JK.
Berikut ini adalah berbagai kritikan pedas Fahri, yang berhasil dirangkum Liputan Islam :
1. Sinting
Fahri berkicau melalui akun @fahrihamzah, menulis, “Jokowi janji 1 Muharam hari santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!” Akibat tweet-nya itu, Fahri telah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu oleh Tim Advokasi Pemenangan Jokowi-JK. Bawaslu menerima laporan itu dan menyatakan akan memanggil Fahri secepatnya. (Kompas, 1 Juli 2014)
2. Jokowi Tidak Berprestasi
Fahri keras mengkritik pencalonan Jokowi sebagai kandidat calon presiden. Fahri menilai sejak menjadi gubernur Jokowi belum menunjukkan prestasi. Ia dengan tegas menyatakan jika partainya akan memilih menjadi oposisi ketimbang harus koalisi dengan PDI Perjuangan. Dia yakin Jokowi tidak memiliki konsep untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. (Merdeka, 25 Maret 2014)
3. Jokowi Tidak Punya Konsep Selamatkan Indonesia
Fahri menilai, Jokowi tak mampu memimpin bangsa dan tidak punya konsep penyelamatan Indonesia yang jelas. “Kami memiliki konsep dan basis penyelamatan Indonesia di masa transisi, sementara Jokowi tidak. Sehingga kami khawatir penyelamatan bangsa ini malah makin berlarut-larut kalau Jokowi jadi presiden. Kami sudah siapkan model kepemimpinan yang sanggup menjadi penyelamat bangsa,” ujar Fahri. (Merdeka, 23 Maret 2014)
4. Jokowi Bermodal Popularitas
Menurut Fahri, Jokowi hanya bermodal popularitas tinggi, namun tidak punya konsep pembangunan yang jelas. “Pada dasarnya SBY ketika naik jadi presiden sama dengan Jokowi. Dianggap mampu padahal tidak ada bukti akan kemampuannya. Keduanya memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi karena kesantunan yang tidak bisa dijadikan alat ukur untuk menjadi pemimpin. Kesantunan tidak ada hubungannya dengan penyelesaian masalah,” katanya. (Merdeka, 25 Maret 2014)
5. Jokowi Minim Wawasan
Fahri menyebutkan, bahwa Jokowi masih jauh dari kata pantas menjadi orang nomor satu di Indonesia, karena wawasannya sangat minim. “Jokowi wawasannya saja jangankan sampai level Indonesia, level Jakarta saja dia belum, padahal seorang pemimpin nasional wawasannya harus internasional,” katanya. (Merdeka, 25 Maret 2014)
6. Cengengesan
Fahri juga mengecam Jokowi yang dianggapnya hanya bermodal cengengesan. Baginya, pemimpin Indonesia harus bisa disandingkan dengan pemimpin-pemimpin lainnya di dunia.
“Tidak bisa modal ha ha hi hi. Dia harus disandingkan dengan Barrack Obama, Vladimir Puttin, David Cameron, Angela Merkel dan lain-lainnya,” pungkasnya. (Merdeka, 25 Maret 2014)
[ba]