Jakarta, LiputanIslam.com— Janji-janji manis capres-cawapres yang tertuang dalam visi-misi ekonomi pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK dinilai tidak realistis, dan berdasarkan pada data yang tidak up to date.
Diskusi bertema Mencermati Program Ekonomi Capres yang menghadirkan nara sumber ekonom Muhammad Ikhsan dan Lin Che Wei, Selasa (10/6/2014) lebih lanjut menyatakan bahwa selain tidak realistis, banyak juga di antara program dari kedua pasangan yang dinilai tidak serius.
Menurut Muhammad Ikhsan, kedua pasangan sama-sama tidak membuat program yang konkret terkait upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi, terutama yang yang terkait pembangunan infrasturktur. Padahal, lanjutnya, tidak mungkin ekonomi tumbuh hingga di atas 7% kalau pembenahan di bidang infrastruktur tidak dilakukan secara serius.
“Ini yang tidak disoroti secara serius, yakni meningkatkan pengeluaran di sektor infrastruktur dalan anggaran pemerintah pusat dan daerah selain memperbaiki dan mendorong keikutsertaan swasta,” ujarnya menyoroti kedua visi dan misi kedua pasangan capres.
Menurutnya, kedua pasangan juga tidak membahas soal gap infrasturktur selain sangat terbatasnya fleksibilitas program yang mereka gariskan.
Selain persoalan itu, Ikhsan juga membeberkan beberapa faktor eksternal yang harus diwaspadai para capres. Faktor tersebut antara lain soal ekonomi dunia yang tengah bergejolak, frekuensi bencana alam yang tinggi serta dampak dari perubahan iklim.
Adapun Lin Che Wei dalam penilaiannya menyoroti soal penciptaan lapangan kerja yang diprogramkan oleh kedua pasangan. Menurutnya, pasangan Prabowo-Hatta lebih fokus pada konversi lahan menjadi jutaan hektar sawah, namun tetap tidak realistis dengan persoalan ketimpangan pendistribusian lapangan kerja.
Menurutnya, angka pengangguran menumpuk di Jawa akibat banyak angkatan kerja yang tidak mau berpindah ke luar pulau Jawa. Padahal, penciptaan sawah untuk membuka lapangan kerja lebih banyak diprogramkan pasangan tersebut di luar Jawa yang kekurangan tenaga kerja.
“Menciptakan lapangan kerja di luar Jawa tanpa memindahkan orang tak akan berarti apa-apa. Jawa padat dan banyak pengangguran, luar jawa banyak lapangan kerja tapi tidak ada orang,” ujarnya.
Dia menambahkan pasangan Jokowi-JK juga memprogramkan pemerataan lapangan kerja di seluruh Indonesia, namun tanpa pemerataan pendistrubusian tenaga kerja ke seluruh wilayah juga tidak akan membuat program tersebut teralisasi.
Selain itu, cara-cara yang dilakukan Jokowi akan ditentang oleh pihak legislatif. Pasalnya lapangan kerja yang akan dibuka Jokowi dan JK harus mendapat bantuan dari UU baru.
“Jokowi-JK tergantung pada UU yang kontra terhadap penciptaan lapangan kerja. Pasti ditentang legislatif,” ujarnya.
Jokowi-JK ingin semua masyarakat memiliki aset tanah. Hal tersebut berguna agar masyarakat yang menganggur bisa membuka wirausaha dari aset yang ia miliki. Mungkinkah terlaksana?
“Program kepemilikan tanah 9 juta hektar untuk dibagi seluruh masyarakat harus dicermati kubu Jokowi-JK, [dan dalam pelaksanaannya] sangat tergantung pada penciptaan UU baru,” papar Lin. (fa/Bisnis.com/Tribunnews.com)