Jakarta, LiputanIslam.com –Seusai melihat debat kandidat calon presiden dan wakil presiden yang digelar tadi malam, Keluarga Besar Nahdlatul Ulama (KBNU) mengukuhkan dukungannya untuk pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Menurut KBNU, Jokowi-JK adalah figur tepat untuk menduduki jabatan tertinggi di negeri ini.
“Sosok yang dibutuhkan, dalam pandangan KBNU, terletak pada figur pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-M Jusuf Kalla. Mereka berdua adalah pribadi muslim yang memiliki karakter sebagai pemimpin dan terkenal suka dan mampu bekerja keras,” kata Ketum KBNU Sulthonul Huda dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/6/2014).
Menurut Sulthonul, KBNU tak main-main memberikan dukungan untuk pasangan nomor urut dua itu. Sukthonul mengklaim telah menggerakkan anggota KBNU di berbagai provinsi untuk memenangkan Jokowi-JK.
“KBNU memiliki jaringan di 33 provinsi dan 425 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan jaringan itu sudah dimobilisasi dalam rangka pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Joko Widodo- M Jusuf Kalla,” jelasnya.
Selain itu, pihak KBNU menargetkan bisa menambah suara untuk memenangkan Jokowi dari kalangan muda. Ada cara tersendiri yang akan ditempuh KBNU untuk mengumpulkan suara.
“KBNU juga sedang berusaha mengembangkan jangkauan jejaring dukungan dengan sasaran takmir masjid dan pengurus musholla. Kedepan, KBNU juga akan melakukan optimalisasi, mobilisasi berbasis dukungan dengan menyentuh kelompok pemuda dengan berbagai macam bentuk pengambangan kreatifitas kelompok pemuda NU,” ungkap Sulthonul.
Dalam debat yang berlangsung selama dua jam dengan tema “pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum”, Jokowi mengatakan demokrasi adalah mendengar dan melaksanakan suara rakyat. Itu sebabnya, kata Jokowi, keduanya tiap hari datang ke pasar-pasar, tempat pelelangan ikan, dan desa untuk menemui pedagang, nelayan, dan petani.
“Dengan cara dialog. Pak JK sudah banyak menyelesaikan konflik untuk kepentingan rakyat. Tanah Abang, Waduk Pluit, mengundang makan, mengajak bicara,” kata Jokowi di Balai Sarbini, Senin, 9 Juni 2014.
Untuk membangun pemerintah yang bersih, Jokowi menilai ada dua hal yang dibutuhkan. Pertama, pembangunan sistem. Ia mencontohkan e-budgeting, e-procurement, pajak online, dan IMB online. “Cara-cara inilah yang dibutuhkan, perlu dinasionalkan,” katanya. Selain itu, pola rekrutmen juga harus diperbaiki, sehingga yang memegang tampuk kepemimpinan di kementerian sudah melalui pola rekrutmen yang adil.
Lalu, Jusuf Kalla menjelaskan soal kepastian hukum. Ia menilai tiap warga harus mematuhi ketentuan hukum. Salah satu contohnya adalah menghormati hak-hak asasi manusia. Untuk itu, pelaksanaan aturan hukum harus dilakukan dengan benar. “Hukum itu harus ada keteladanan, khususnya dari para pemimpin. Pemimpin harus memberi contoh dan pemimpin harus taat pada hak asasi manusia,” katanya. (fa/detik/tempo)